Jakarta (ANTARA News) - Kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang ditetapkan pemerintah pada Sabtu (31/3) dapat merugikan petani yang telah terlebih dahulu panen dan menjualnya, kata Anggota Komisi IV DPR, Ganjar Pranowo. "Bisa menjadi sebuah preseden karena petani yang telah panen lebih dahulu dan sudah menjualnya otomatis akan merugi dibandingkan petani yang belum panen. Ini karena petani yang panen duluan masih menggunakan HPP yang lama," katanya kepada ANTARA News di Jakarta, Selasa. Menurut Ganjar, hal itu akan menimbulkan ketidakmerataan pada kalangan petani, karena hasil yang mereka dapat akan berbeda satu sama lain. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengungkapkan, idealnya angka HPP untuk gabah kering panen (GKP) adalah Rp2.200 per kg dan bukannya Rp2.000 per kg seperti yang ditetapkan pemerintah. Ganjar menuturkan, pemerintah provinsi selayaknya juga lebih peduli dengan permasalahan ini apalagi sekarang adalah era otonomi daerah. Ia mengemukakan, bila dana untuk pemerintah pusat dalam mengatasi masalah ini tidak lancar pengelolaannya, maka dana tersebut dapat dialihkan kepada pemerintah daerah yang bisa lebih dekat dalam melakukan hubungan dengan para petani. Selain itu, ia mengatakan, kebijakan tersebut juga mencerminkan keterlambatan pemerintah dalam membuat keputusan karena seharusnya penetapan HPP sudah diumumkan sejak sekitar akhir tahun 2006. Oleh karena itu pula, Ganjar berharap, Bulog minimal bisa memangkas atau memotong jalur distribusi dan birokrasi agar pembelian gabah dapat dilakukan dengan para petani secara langsung. Kini, lanjutnya, banyak pihak sangat menunggu komitmen yang dicetuskan oleh Dirut Perum Bulog, Mustafa Abubakar, mengenai kesiapan Bulog untuk berupaya semaksimal mungkin menyerap gabah dari petani. Sebelumnya, Mustafa pada Jumat (30/3) mengatakan, Perum Bulog siap melakukan pengadaan beras dari dalam negeri melalui pembelian gabah petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang baru. "Setelah diumumkannya HPP yang baru Bulog akan membeli gabah petani untuk cadangan beras pemerintah," katanya di sela-sela penyuluhan pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, untuk penyerapan ini Bulog sudah menyiapkan baik pendanaan maupun satgas yang jumlahnya 4.500 orang. Mengenai sumber pendanaan untuk penyerapan gabah petani tersebut, Mustafa menyatakan, berasal dari APBN dan kredit bank yang jumlahnya cukup besar. (*)

Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2007