"Masuknya gula dari luar negeri membuat petani gula menjerit, karena daya beli masyarakat turun lebih memilih gula impor ketimbang gula lokal," ujar ketua umum Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Arum Sabil, di sela aksi.
Massa yang datang ke lokasi membawa tanaman tebu dan mengibarkan bendera merah putih itu berharap Gubernur Jatim Soekarwo menjadi pelopor penolakan gula impor ke Jatim, bahkan Tanah Air sesuai janjinya kepada petani tebu Jatim.
"Kami berharap Gubernur, Kapolda Polda Jatim dan Bea Cukai agar jadi pelopor penolakan masuknya gula mentah," ucap pria yang juga ketua umum Majelis Pertimbangan Anggota Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) Pusat itu.
Pada kesempatan tersebut, massa juga meminta Pemerintah menutup pabrik gula PT KTM di Lamongan yang disebutnya membuat membanjirnya gula impor di Jatim.
Mengutip data APTRI, produksi gula di Jatim sendiri surplus, yakni gula dari tebu petani tebu Jatim mampu menghasilkan gula rata-rata 1,25 juta ton per tahun.
Angka tersebut, kata dia, jauh melebihi total konsumsi warga Jatim setiap tahun sekitar 650 ribu ton sehingga surplusnya mencapai 600 ribu ton per tahun.
"Atas dasar itulah, para petani tebu bersama pekerja perkebunan meradang dan mendesak gubernur Jawa Timur bisa bersikap tegas pada pabrik gula baru yang diindikasikan sekadar kedok masuknya gula impor ke Jatim," katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf yang menemui massa di halaman Kantor Gubernur mengaku sepakat dengan tuntutan petani tebu dan berjanji meninjau pabrik gula yang disebut tidak bekerja sesuai regulasi.
"Kalau perlu, kami akan menginvestigasinya ke pabrik gula KTM di Lamongan, apakah benar masih melakukan impor," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya.
Jika ditemukan demikian, kata dia, maka Pemprov Jatim akan mengusulkannya ke Pemerintah Pusat untuk menutup operasional PT KTM di Lamongan.
"Intinya, Pemprov Jatim berkomitmen menghadirkan kemandirian pangan. Peraturan harus ditegakkan dan setuju bahwa kesejahteraan petani serta perlindungan konsumen menjadi yang utama," katanya.
(F014/Y008)
Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
