Jakarta (ANTARA News) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku siap diperiksa soal aliran dana nonbujeter dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).
"Silakan saja diusut, kita negara hukum. Kami PDI Perjuangan terbuka," kata Wakil Sekretaris Fraksi PDIP Yosanna H Laoly seusai diskusi bertajuk "Akal-akalan Daerah Pemilihan" di Jakarta Barat, Selasa.
Yosanna mengatakan, perlu kejelasan bentuk aliran dana yang mengalir ke partai politik dan pihaknya menyerahkan seluruhnya kepada kejaksaan. Bahkan, soal keterbukaan dalam pengusutan dana nonbujeter DKP tersebut, juga telah dikemukakan oleh DPP.
Apakah bentuk dana berupa sumbangan kecil seperti memberikan sumbangan pada proposal dan bantuan ulang tahun partai atau justru bantuan dana yang sampai memasuki kas partai.
Lebih lanjut, Yosanna mengatakan, pihaknya sepakat jika ada pemeriksaan terhadap seluruh menteri terutama penelusuran dana nonbujeter tersebut.
"Kami mendorong ada penegakan hukum, tapi jangan tebang pilih," ujarnya.
Kalau mau menegakkan hukum, lanjut Yosanna, maka harus dimulai dari dalam Sekretariat Negara (Setneg).
"Presiden mengatakan akan memimpin pemberantasan korupsi, maka Presiden harusnya memerintahkan KPK dan Kejaksaan Agung untuk membersihkan korupsi dan dimulai dari internal pemerintahan," kata Yosanna.
Mengenai dana nonbujeter DKP, sebelumnya, mantan Menteri DKP, Rokhmin Dahuri pada 31 Maret mengungkapkan, hampir semua parpol dan organisasi masyarakat (ormas) mencicipi dana nonbujeter DKP.
Namun mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu, tidak menyebutkan nama-nama parpol yang dimaksudnya.
"Hampir semua parpol karena ini lintas partai," katanya, saat memberikan keterangan pers di sela-sela memberikan kuliah di Mabes Polri Jakarta, Sabtu (31/3).(*)
Pewarta: rusla
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2007
