Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden M Jusuf Kalla meminta agar budaya malu untuk berbuat tidak baik digalakkan kembali bagi seluruh masyarakat Indonesia. "Wapres M Jusuf Kalla tadi contohkan dulu ada budaya malu, ada rasa malu kalau berbuat tidak baik dan sekarang itu sudah hilang, maka perlu digalakkan kembali budaya malu itu," kata mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidyatullah Prof Azumardi Azra seusai bertemu Wapres di Jakarta, Rabu. Menurut Azumardi, untuk menumbuhkan kembali budaya malu tersebut bisa dilakukan dengan kampanye secara terus menerus, konsolidasi serta melalui pendidikan. Dalam pandangan Azumardi sebenarnya budaya malu tersebut masih ada dalam masyarakat Indonesia namun hal itu memang perlu digalakkan kembali. Berkaitan dengan itulah, tambah Azumardi saat ini dilakukan pengembangan integritas pribadi maupun lembaga. Menurut Azumardi, pengembangan integritas dilakukan dengan membangun kapasitas lembaga-lembaga swasta maupun negeri dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar bisa mengawasi lembaga-lembaga publik supaya bisa menggunakan kekuasaannya secara sah (tidak korup dan sebagainya). "Ini merupakan anti tesis dari korupsi. Integritas ini adalah kapasitas individu atau lembaga untuk menggunakan kekuasaan secara sah," kata Azumardi. Dalam hal ini, tambah Azumardi, integritas individu atau lembaga menyangkut moral pribadi dan terbangun bersama orang atau lembaganya. "Karena itulah kita dirikan Indonesia Integrity Institute yang tujuannya kembangkan kapasitas integritas dari lembaga-lembaga yang ada," kata Azumardi. Sebagai langkah awal, tambah Azumardi akan dilakukan dua pilot project di Jakarta dan di Yogyakarta bekerjasama dengan UGM. "Tujuan utamanya adalah kembangkan kesadaran publik dan individu agar kalau mereka punya kekuasaan akan menggunakan kekuasaan tersebut secara sah dan baik," kata Azumardi. Menurut Azumardi, saat ini kapasitas integritas lembaga-lembaga di Indonesia harus dikembangkan karena sekarang ini mungkin dalam keadaan tercerai berai. Namun pengembangan integritas ini akan didasarkan kepada pengembangan institusi lokal.(*)

Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2007