Serang (ANTARA News) - Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Daerah (STPD) Banten, Farhan Hasan, mendesak agar almamaternya melindungi nyawa setiap praja yang tengah menuntut ilmu.
"Secara logika pihak yang paling bertanggung jawab dengan keselamatan nyawa praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah mereka yang mengelola kampus itu. Jadi apapun alasannya, para pejabat mulai dari rektor sampai pengasuh praja harus mampu menjamin keselamatan setiap praja," katanya, di Serang, Jumat.
Menurut dia, dengan dasar tanggung jawab tersebut semua jajaran pengelola kampus harus memastikan sistem pembinaan kehidupan kampus serta pembinaan antar praja di asrama, sehingga tidak memungkinkan terjadinya tindak kekerasan.
"Yang paling disesalkan tindak kekerasan oleh praja senior kepada juniornya dari tahun ke tahun terus saja terjadi dan pengelola kampus bukannya segera bertindak untuk membuat perbaikan tapi malah berupaya untuk menutupi kasus-kasus seperti itu," kata Farhan yang pernah menjabat pengurus Senat tahun 1998-1999 itu.
Selain itu, kata dia, langkah pencegahan bagi tindak kekerasan harus dicegah dengan membuka kotak pengaduan bagi setiap praja yang mengalami tekanan dari seniornya.
Pada saat yang sama, katanya, diperlukan kepekaan dari para pejabat dan pengasuh untuk bisa mengusut setiap gejala yang mengarah pada tindak kekerasan serta memberi sanksi yang keras terhadap setiap pelaku kekerasan.
"Sebab yang terjadi selama ini, baik dosen apalagi para pejabat IPDN termasuk rektor bahkan juga banyak pengasuh yang tutup mata bila ada praja senior menekan atau menganiaya juniornya serta tidak tegas menindak pelaku kekerasan," kata Farhan.
Tapi kalau sudah timbul korban jiwa baru semua pejabat dibuat sibuk dan secara dadakan untuk mereka mengambil tindakan tegas karena aib sudah menyebar ke kalangan masyarakat luas.
"Kalau mau mengambil pelajaran, sebetulnya sejak tahun 90-an sudah kerap timbul korban jiwa dari kalangan praja junior akibat penganiayaan oleh seniornya. Tapi kejadian seperti itu terus saja berulang karena tak ada kepekaan dari pejabat kampus maupun para pengasuh," katanya.
Meski begitu, Farhan menyatakan tak setuju dengan anggapan tentang perlunya penghapusan pola pendidikan militer di institusi itu.
"Di mana pun sekolah kedinasan harus menerapkan pola disiplin seperti militer. Disiplin itu memang perlu hanya jangan disalahgunakan dengan mentolerir pelanggaran oleh kalangan tertentu termasuk anak pejabat," katanya.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2007
