Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan banyak pihak melihat Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, namun perkembangan demokrasi di Indonesia dinilai masih sebatas prosedural. Belum substansial, dan masih dihadapkan pada tantangan agenda kesejahteraan yang besar.

"Hal ini tergambar dari masih tingginya kesenjangan atau gap kesejahteraan di tengah masyarakat Indonesia.  Kooefisien Gini Indonesia saat ini 0.41. Sehingga meski pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi manfaat dari pertumbuhan ini lebih dinikmati oleh 20 persen masyarakat terkaya.  Sekitar 80 persen penduduk – atau lebih dari 205 juta orang – rawan merasa tertinggal.Tidak ada pemerataan pembangunan yang pada akhirnya memunculkan kesenjangan," kata Fadli Zon di Jakarta pada Kamis.

Hari ini, 15  September diperingati sebagai hari Demokrasi Internasional. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Indonesia banyak dijadikan rujukan sebagai negara dimana demokrasi dan Islam dapat tumbuh secara harmonis.

"Sejak 1998, walaupun memiliki banyak tantangan , Indonesia dapat dikatakan telah berhasil melakukan konsolidasi demokrasi. Indonesia telah menerapkan pemilu presiden dan legislatif secara langsung, penghargaan pada hak asasi manusia, pembentukan lembaga pemberantasan korupsi, serta pelaksanaan pilkada serentak yang baru saja dilaksanakan di 269 daerah secara tertib dan aman," katanya.

Lebih lanjut Fadli Zon juga menegaskan bahwa demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi liberal sebagaimana negara-negara barat mengembangkannya.

"Demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Yang mencakup demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial. Problemnya, yang saat ini berkembang hanyalah demokrasi politik.Sehingga demokrasi yang kita jalani belum diiringi pembangunan demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan sosial," kata Fadli.

Demokrasi di setiap negara, menurutnya harus dibangun dengan memperhatikan konteks, berdasarkan budaya dan sejarahnya.
"Democracy is not one size-fit all solution," kata Fadli.

Indonesia telah turut mengadopsi 2030 Agenda untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB, sebuah komitmen global untuk menghadirkan kesejahteraan secara lebih cepat bagi warga negaranya. "Adanya komitmen ini sangat penting, dan menjadi tanggung jawab bagi pemerintah Indonesia untuk memenuhi agenda kesejahteraan yang sudah ditetapkan," pungkasnya.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2016