Jakarta (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) berencana membentuk tim investigasi untuk mengungkap kematian praja tingkat II Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Cliff Muntu kontingen Menado, Sulut.
"Tim investigasi ini, akan bekerja sama dengan para pengacara senior untuk mencari data dan menentukan siapa yang akan digugat atas kasus kematian Cliff Muntu," kata Ketua Rombongan DPRD Sulut, Djenri Keintjem di Kantor Depdagri Jakarta, Rabu.
Djenri mengatakan kalau saja Cliff Muntu tidak meninggal dunia, mungkin kasus yang terjadi di IPDN tertutup.
"Tetapi karena meninggal, maka jadi terbuka dan diblow-up. Cliff Muntu adalah praja terbaik dari Sulut," ujarnya.
Atas desakan masyarakat dengan sejumlah aksi demontrasi yang sering terjadi di Sulut, DPRD berinisiatif mendatangi Depdagri dan pihak Kepolisian RI.
"Kami datang ke sini karena sikap proaktif kami. Terus terang karena ketertutupan masalah ini. Komunikasi agak terputus antara rektorat dengan DPRD, apalagi dengan pihak keluarga korban," katanya.
Dalam kesempatan itu, Djenri yang datang bersama 10 anggota dan pimpinan DPRD Sulut juga menyampaikan sejumlah pernyataan sikap yang berkaitan dengan IPDN, di antaranya meminta agar IPDN dibubarkan atau ditutup.
"Kami juga minta agar penyelenggaraan pendidikan bagi calon pelaksana pemerintahan tidak lagi disentralisasi di IPDN," katanya.
Pendidikan yang saat ini sedang berjalan di IPDN, lanjut Djenri, dapat dikelola oleh universitas lainnya yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan relevansi dan kompetensi di bidang keilmuan sama di IPDN.
Dalam kesempatan itu, Djenri mengatakan kemungkinan terakhir yang akan dilakukan oleh DPRD Sulut adalah menarik seluruh praja perwakilan Sulut yang saat ini masih belajar di IPDN.
"Bukan hanya tidak akan mengirim, tetapi Sulut kemungkinan besar akan menarik semua siswanya yang saat ini masih pendidikan di sana untuk dipidahkan ke lembaga serupa seperti ke Fisipol," katanya.
Bahkan bukan hanya menarik praja yang masih belajar di IPDN, tetapi DPRD Sulut juga akan meminta agar seluruh siswa dirongent, untuk mengetahui ada tidaknya tulang praja yang rusak karena kekerasan.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2007
