Sanur, Bali (ANTARA News) - Partai Damai Sejahtera (PDS) menyiapkan dua opsi untuk mengikuti Pemilu 2009, yaitu berkoalisi dengan parpol lain atau mengubah nama.
"Dua opsi itu kita jalankan (pertimbangkan, red). Kami sedang pertimbangkan mana yang paling memungkinkan," kata Ketua DPP PDS Adolf Mambu di Sanur Bali, Kamis. Dia berada di Bali untuk menghadiri Munas Luar Biasa PDS sejak Senin (9/4).
Adolf menyatakan, untuk membangun partai baru pasti lebih mahal dibanding mengganti nama atau berkoalisi dengan partai lain yang sama-sama berlatar belakang nasionalis.
Alternatif yang paling memungkinkan adalah mengganti nama karena PDS telah memiliki infrastruktur di daerah, tinggal melengkapi jumlah kepengurusan di DPC.
"Ganti baju saja. Kita sudah punya usulan nama, hanya menambah sedikit saja menjadi Partai Damai dan Sejahtera," katanya.
Tapi di sisi lain, PDS sedang melakukan pendekatan dengan partai lainnya yang juga tidak memenuhi "electoral threshold".
"Langkah bagi PDS tak harus diverifikasi lagi, maka dibutuhkan sedikitnya 17 kursi di DPR. Karena itu, PDS harus melakukan aliansi dengan partai-partai lain untuk mengisi kekurangan empat kursi. Saat ini kursi PDS di DPR sebanyak 13 kursi. Syaratnya partai yang akan beraliansi dengan PDS, harus berasaskan nasionalisme,"
ujarnya.
Sementara itu, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) DPP Partai Damai Sejahtera (PDS), Rabu (11/4) di Sanur, Bali, akhirnya sepakat membentuk tim adhoc untuk melanjutkan agenda Munaslub yang tak selesai akibat kebuntuan dalam pembahasan tata tertib (Tatib).
Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Umum DPP PDS Ruyandi Hutasoit, sekitar pukul 20.00 WITA, seusai forum lobi antara pimpinan DPP, serta perwakilan DPW, dan DPC yang berlangsung tak kurang dari enam jam, untuk mencari solusi atas perbedaan pendapat terkait agenda munaslub.
Munaslub PDS sendiri terus mengalami kebuntuan sejak hari pertama, Senin (9/4), dengan munculnya keinginan sebagian peserta untuk mengagendakan pemilihan ketua umum dalam Munaslub, yang sebenarnya direncanakan baru selesai Kamis.
Pembahasan Tatib baru sampai Pasal 2, dari 17 pasal yang ada pada draft Tatib, kata Apri Sukandar, mantan Sekjen DPP PDS. Berulang kali forum lobi yang dilakukan, hingga Rabu siang, tidak juga menghasilkan titik temu, terkait dengan usul diagendakannya pemilihan ketua umum.
Pembentukan tim adhoc, yang bertugas menyelesaikan penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), akhirnya disepakati, meski masih menyisakan ketidakpuasan sebagian peserta, yang membuat suasana munaslub sempat memanas.
Wakil Ketua Umum DPP PDS Denny Tewu mengatakan, pada forum lobi awal, sebenarnya sebagian besar peserta sudah minta agar agenda munaslub tetap diteruskan sesuai jadwal, seperti rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) PDS, Maret 2007. Tapi sebagian lainnya, tetap bersikeras mempertahankan usulannya.
Tim adhoc yang telah disepakati sebagai rekomendasi munaslub itu nantinya akan beranggotakan sembilan orang terdiri atas unsur DPP, DPW, dan DPC.
Tim itu diberikan waktu satu minggu untuk melakukan pembahasan, hasilnya akan dipertanggungjawabkan pada acara setingkat munas.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007
