Yogyakarta (ANTARA News) - Selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp30 triliun.
"Keberhasilan itu sudah kami laporkan kepada Presiden," kata kepala BPKP, Didi Widayadi, seusai pelantikan Kepala BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Suwartomo yang menggantikan pejabat lama Maman Setiaman, di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Kamis.
Pelantikan pejabat baru BPKP DIY dilakukan Gubernur Provinsi DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan dihadiri para pejabat di lingkungan pemprov ini.
Menurut dia, berkaitan dengan upaya meminimalkan potensi kerugian negara, setiap departemen harus melakukan inventarisasi aset.
Namun, hingga saat ini baru enam departemen yang sudah melaporkan hasil inventarisasi aset. "Ke depan BPKP akan memperbaiki kinerja untuk mengawal dana milik negara dan menekan kerugian," ujarnya.
Ia mengatakan dana pembangunan 2008 dianggarkan Rp800 triliun atau lebih besar ketimbang dana pembangunan 2007 yang besarnya hanya Rp763 triliun.
Dana tersebut akan diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan tenaga kerja dan pembangunan infrastruktur, katanya.
Menurut dia, dana itu sebelumnya disalurkan melalui departemen, namun pada 2008 langsung disalurkan ke tiap sektor dan konsekuensinya pengalokasian dana itu lebih banyak untuk daerah.
Misalnya, DAU 2007 yang mencapai RP18 triliun, pada 2008 dianggarkan menjadi Rp30 triliun untuk 440 pemerintah kabupaten/kota se Indonesia.
Untuk itu, diperlukan pengawasan intensif, sehingga uang milik negara dapat dibelanjakan sesuai dengan sasaran, efesien dan bermanfaat bagi masyarakat, kata Didi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2007
