Jakarta (ANTARA News) - Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) I Nyoman Sumaryadi hari Kamis menyerahkan jabatannya kepada penggantinya, Johanis Kaloh, menyusul terjadinya aksi kekerasan yang untuk kesekian kalinya menyebabkan tewasnya mahasiswa institut tersebut beberapa hari lalu.
Acara serah terima jabatan rektor IPDN itu dilakukan dihadapan Sekretaris Jenderal Depdagri Progo Nurdjaman (bertugas mewakili Mendagri ad interim Widodo AS) di Gedung Depdagri di Jakarta.
Progo mengatakan pengalihan tugas itu dilakukan untuk menjaga objektivitas tim investigasi yang hingga kini masih berlangsung terkait kasus meninggalnya Praja Tingkat II IPDN asal Menado, Sulawesi Utara Cliff Muntu.
"Keputusan Mendagri ini, sebagai tindak lanjut dari arahan Pak Presiden," kata Progo.
Progo menegaskan, selain memberhentikan sementara I Nyoman Sumaryadi, Presiden juga mengintruksikan agar menutup IPDN sementara, sehingga Depdagri akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh daerah agar tidak mengirimkan calon praja tahun ini.
Depdagri juga akan mengadakan pertemuan khusus dengan kepala daerah untuk mendapatkan masukan terkait pembenahan sistem pendidikan di IPDN.
"Kita akan panggil mereka. Kami juga berterima kasih atas semua masukan dari masyarakat selama ini atas IPDN," katanya.
Setelah sertijab Johanis Kaloh mengatakan akan melanjutkan kebijakan yang sudah disiapkan rektor lama, di antaranya membubarkan kegiatan wahana bina praja dan pembenahan pola pengasuhan.
"Langkah itu, sesuai dengan petunjuk Presiden agar seluruh kegiatan mahasiswa diawasi," ujarnya.
Sementara itu I Nyoman Sumaryadi mengatakan menerima keputusan pemerintah dengan penon-aktifan dirinya.
Nyoman mengaku bahwa secara moril bertangung jawab atas kematian Cliff Muntu. Namun, ia menegaskan, sebenarnya peristiwa itu terjadi di luar sistem pendidikan yang ada.
"Kekerasan itu, terwarisi dari dulu, itu saya akui," katanya.
Nyoman juga membantah adanya kesan bahwa dirinya menutupi kejadian yang sebenarnya.
"Kalau saya terkesan menutup-nutupi, mereka saja yang tidak paham birokrasi," katanya.(*)
Pewarta: bwahy
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007
