Ditemui di Manokwari, Minggu, Lumowa mengatakan, polisi siap mengamankan Pilkada setempat dengan maupun tidak memperoleh dukungan anggaran pengamanan dari pemerintah daerah.
"Saat ini tahapan sudah bergulir dan seluruh personil baik di jajaran Polres maupun Polsek serta Pospol siap digerakan. Beberapa personil sudah dikerahkan untuk mengamankan kantor KPU dan Bawaslu," kata dia.
Dia menyebutkan, Polda sangat siap karena dibantu personil dari Tentara Nasional Indonesia, baik Kodim, Korem maupun Kodam XVII Cendrawasih. Untuk memperkuat pengamanan, Polda akan meminta penambahan pasukan BKO dari Kepolisian Indonesia.
"Kami akan minta sekitar 300 personi Brimob dari Kepolisian Indonesia, kalau diberi lebih dari itu akan lebih baik. Agar bisa disebar di daerah-daerah yang kerawananya tinggi," katanya lagi.
Sejauh ini, lanjutnya, tidak dinamika yang cukup signifikan yang dapat mengganggu tahapan Pilkada. Meskipun demikian, gangguan kecil yang harus tetap diantisipasi agar tidak memicu konflik.
Papua Barat diidentifikasi sebagai daerah memiliki kerawanan cukup tinggi dibanding daerah lain. Terkait hal tersebut, Kapolda yakin pihaknya bisa mengantisipasi.
Beberapa pendekatan dilakukan terhadap bakal calon, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tim sukses. Hal ini sebagai langkah antisipasi potensi potensi konflik tersebut tidak muncul ke permukaan.
"Kami berharap semua pihak mengacu pada aturan sebab segala proses pada Pilkada ini telah diatur serta ada prasyarat yang harus ditaati oleh siap bakal calon," ujarnya lagi.
Dia mengungkapkan dari 13 kabupaten/kota Papua Barat, Kabupaten Manokwari dinilai sebagai daerah yang paling rentan terjadi konflik. Beberapa daerah lain diantaranya, Kota Sorong, Kabupaten Maybrat dan Tambrauw.
"Manokwari rawan karena disini pusatnya provinsi, kantor KPU dan Bawaslu ada disini. Sementara Kota Sorong, Maybrat dan Tambrauw pun demikian karena disana juga melaksanakan pemilihan wali kota dan bupati," ujarnya.
Pewarta: Toyiban
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2016
