Laporan dari Pengadilan Audit menyebutkan bahwa beberapa eksekutif di beberapa bank milik pemerintah mendapat gaji sebanyak 622 juta rial Iran atau sekitar Rp256 juta per bulan, jauh di atas gaji rata-rata pegawai sektor publik yang hanya sekitar Rp5,2 juta.
Ketua parlemen Ali Larijani mengatakan gaji itu merupakan "noda" bagi sektor publik Iran, dan kasus hukum telah dibuka terhadap 397 pejabat yang pendapatannya lebih dari 200 juta rial (sekitar Rp82,7 juta).
"Saya harap (laporan ini) akan menjadi sumber reformasi fundamental di negara ini sehingga individu tertentu tidak dapat mengambil keuntungan (dari sistem)," katanya sebagaimana dikutip kantor berita Fars.
"Sejauh ini 50 miliar rial (sekitar Rp20,6 miliar) gaji yang tidak wajar telah dikembalikan ke Kementerian Keuangan dan sisanya harus dikembalikan juga" katanya.
Skandal tersebut mengemuka pada Mei ketika slip gaji yang bocor dipublikasikan oleh media-media penerbitan konservatif. Termasuk bonus, satu direktur bank terbukti memperoleh 60.000 dolar AS (sekitar Rp780,8 juta) per bulan.
Itu dianggap sebagai pukulan besar bagi Presiden Hassan Rouhani, seorang moderat yang memimpin Iran sejak 2013 dan berjanji mengatasi korupsi besar di lembaga-lembaga Iran.
Beberapa eksekutif dipecat dan seluruh pengelola pendanaan pembangunan Iran dipaksa mengundurkan diri setelah bocoran informasi gaji itu terkuak, sementara pemerintah mengumumkan batas gaji sektor publik 189 juta rial, dan 100 juta rial untuk mereka yang bekerja di bidang politik, demikian menurut warta kantor berita AFP. (kn)
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2016
