"Tugas kepala daerah adalah pelihara kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama. Tugas wakil gubernur selaku dewan penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama, ini harus dicemati dengan baik," kata Tjahjo dalam rapat koordinasi nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis.
Kepala daerah juga harus memfasilitasi hubungan kerja FKUB dan antarinstansi yang ada karena dialog antarumat beragama bertujuan untuk memperoleh wawasan multikultur dalam menciptakan keharmonisan hidup antarumat beragama.
Tjahjo juga menuturkan pemerintah daerah saat mau mengambil keputusan politik di tingkat daerah harus melibatkan tokoh agama, masyarakat, tokoh adat yang ada di daerah tersebut.
"Sasaran kita adalah untuk meningkatkan harmoni sosial dan kerukunan umat beragama," tuturnya.
Tjahjo menuturkan sejumlah isu strategis yang dibahas dan dikoordinasikan dalam forum itu bersama pemerintah adalah antara lain peningkatan kualitas pengalaman ajaran agama, kerukunan umat beragama, kehidupan beragama dan penyelenggaraan ibadah haji.
Menurutnya, salah satu musuh negara yang dapat mengganggu kestabilan negara adalah radikalisme dan terorisme di samping narkoba dan ketimpangan sosial.
Oleh karena itu, Mendagri Tjahjono menekankan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama agar tidak mudah masuk dalam pengaruh radikalisme.
Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama memiliki tema Peningkatan Peran dan Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam rangka Menjaga Harmoni Kebangsaan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
