”Kami akan bersinergi dalam mewujudkan pemerataan industri di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tidak ada lagi kesenjangan ekonomi di daerah-daerah khususnya luar pulau Jawa dan daerah perbatasan," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lewat siaran pers di Jakarta, Selasa.
Saat ini, lanjut Airlangga, pihaknya tengah mendorong pertumbuhan industri makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, aneka, serta furniture rotan. “Sektor-sektor tersebut yang cukup banyak menyerap tenaga kerja dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor,” ujarnya.
Kemudian, melalui hilirisasi industri, Kemenperin juga memacu pembangunan dan penguatan struktur industri di berbagai sektor yang meliputi industri agro, industri logam dasar dan bahan galian bukan logam, serta industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.
Menurut Airlangga, upaya tersebut didukung dengan paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan Pemerintah, di mana dari 13 paket kebijakan ekonomi, sembilan di antaranya terkait di bidang industri. Misalnya, paket kebijakan ekonomi jilid I, yang memfokuskan deregulasi, debirokratisasi serta penegakan hukum dalam kepastian usaha.
Hal tersebut tertuang dalam PP No 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, yaitu terkait dengan kemudahan dalam proses kegiatan usaha kawasan industri.
Selain itu, revisi terhadap Permenperin dengan menghilangkan ketentuan mengenai penerbitan rekomendasi atau pertimbangan teknis dan mengubah proses penerbitannya dari manual menjadi online.
Selanjutnya, paket kebijakan ekonomi jilid kedua, telah memudahkan pendaftaran kawasan industri melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Penyederhanaan aturan tersebut terkait fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) di kawasan industri dan pengembangan Kawasan Industri Strategis (KIS).
“Selain itu, adanya pemberian fasilitas tidak dipungut pajak atas penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu, di mana industri pelayaran merupakan salah satu sektor industri yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN,” jelas Airlangga.
Sedangkan, pada Paket Kebijakan Ekonomi 3, memuat tentang pengusulan penurunan harga gas untuk sektor industri.
“Saat ini, masih dalam pembahasan pada koordinasi tingkat menteri di bidang perekonomian. Presiden meminta harga gas industri di bawah 6 dollar AS per mmbtu. Jadi, usulan sektor industri harga gas pada plant gate sebesar 4 dollar AS per mmbtu,” ungkap Airlangga.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba menyampaikan, pihaknya meminta Kemenperin untuk mengembangkan industri di daerah-daerah sesuai dengan potensi daerah guna meningkatkan peran industri sebagai salah satu instrumen peningkatan pendapatan masyarakat daerah.
“Kami mendukung upaya pemerintah untuk menurunkan harga gas bumi sebagai bahan baku pasokan industri untuk meningkatkan nilai tambah industri di Indonesia dan daya saing industri di pasar internasional,” kata Parlindungan.
Ia juga meminta Kemenperin untuk memangkas berbagai peraturan di bidang perindustrian yang menghambat iklim industri dan menyederhanakan proses perijinan secara online guna memberikan kemudahan kepada dunia usaha dalam kerangka pelayanan publik yang baik dan profesional.
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2016
