Jakarta (ANTARA News) - Lima organisasi mahasiswa ekstra kampus mendesak pemerintah membubarkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta meninjau ulang lembaga pendidikan yang dikelola departemen lainnya.
Desakan itu dikemukakan dalam pernyataan bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Jakarta, Selasa.
"Pembubaran IPDN dan lembaga serupa yang dikelola departemen lain merupakan bagian dari reformasi birokrasi," kata Ketua Umum GMNI Dedy Rachmadi.
Dikatakannya, salah satu penyakit di birokrasi adalah budaya kolusi dan hal itu juga dipraktikkan di dalam rekrutmen mahasiswa sekolah-sekolah yang dikelola departemen yang notabene didirikan untuk mencetak birokrat.
"Belum lagi pada faktor belanja negara yang digunakan membiayai sekolah-sekolah itu yang jumlahnya sangat besar namun tidak sebanding dengan hasilnya," katanya.
Soal kebutuhan akan tenaga pamong praja yang menguasai ilmu pemerintahan, kata Dedy, bisa saja diserahkan pada perguruan tinggi umum yang memiliki program studi ilmu pemerintahan.
Namun, jika pemerintah keberatan dengan pembubaran lembaga IPDN, maka organisasi mahasiswa ektra kampus itu mendesak agar sistem yang salah di IPDN dibenahi.
"Bagaimana mencetak pamong praja yang peka dengan aspirasi masyarakat jika selama ini para mahasiswanya justru dipisahkan dari masyarakat," kata Ketua Umum PMII Haery Haryanto Azumi.
Menurut dia, dinding tebal kampus IPDN yang mengasingkan mahasiswanya dari kehidupan masyarakat harus dirobohkan.
"Biarkan OKP (organisasi kemasyarakatan pemuda) masuk sebagai wadah bagi mahasiswa IPDN untuk berinteraksi dengan masyarakat," katanya.
Ketua Umum HMI Fajar R Zulkarnaen menambahkan, masuknya OKP atau organisasi mahasiswa ektra kampus akan menanggalkan eksklusivitas mahasiswa IPDN yang sebenarnya tidak perlu.
"Eksklusivitas itu harus dihilangkan. Bagaimana disebut mahasiswa, jika bersentuhan dengan kalangan organisasi mahasiswa saja tidak pernah," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007
