"Yang jelas, bahwa kita memantau dari dekat semua perkembangan yang ada di Rakhine State," kata Retno di Jakarta, Senin.
Dia menegaskan adalah tugas Kementerian Luar Negeri untuk meminta klarifikasi langsung mengenai kebenaran dari informasi informasi itu.
"Pagi ini Dirjen Asia Pasifik Afrika melakukan pertemuan dengan duta besar Myanmar yang ada di Jakarta. Sekali lagi kita menyampaikan pentingnya bagi pemerintah Myanmar untuk menyampaikan informasi mengenai situasi yang ada di Rakhine State (salah satu negara bagian Myanmar yang dihuni suku Rohingya)," kata Retno.
Retno mengungkapkan perundingan bilateral dengan pemerintah Myanmar sudah mulai dilakukan sejak sebelum pemerintah yang sekarang.
Dia mencontohkan pemerintah Indonesia sudah lebih dari 10 kali bekerja dengan pemerintah Myanmar melakukan capasity building untuk isu yang terkait dengan good governence, demokrasi, HAM, desentralisasi, dan sebaginya.
"Kita hanya share (bagi) informasi bahwa kita (Indonesia) pernah menghadapi situasi yang juga moralize sama dengan Myanmar. Tapi kita bisa mentransformasikan menjadi sebuah negara yang demokratis," kata Retno.
Menurut Retno, Indonesia juga telah membangun empat sekolah di Rahine State guna terlibat dalam pengembangan atau pembangunan fasilitas pendidikan untuk semua, selain bekerja sama dengan pemerintah Myanmar untuk penyediaan alat alat atau fasilitas kesehatan.
"Bicara kebutuhan dasar sebuah komunitas, maka pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu kuncinya dan itu dilakukan oleh Indonesia bersama beberapa LSM membangun Rakhine State yang inklusif. Kunci inklusif ini penting sekali," kata Retno.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2016
