Jakarta (ANTARA News) - Pengoperasian Bandara Hasanuddin Makassar sebagai bandara bertaraf internasional mulai Agustus mendatang, diperkirakan akan mengalami hambatan akibat keterlambatan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar pesawat udara (avtur) yang merupakan fasilitas penting di bandara itu.
Keterlambatan pembangunan instalasi pengisian avtur itu terungkap saat Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI yang dipimpin oleh Rapiudin Hamarung mengunjungi Sulawesi Selatan (Sulsel) belum lama ini.
Menurut Rapiudin Hamarung yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR, di Jakarta, Jumat, kepada Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI waktu itu, GM Pertamina Unit Pemasaran (UPMS) VII, Suhartoko, memaparkan pembangunan Proyek Bandara Hasanuddin yang sedang dalam tahap perampungan, ternyata belum dilengkapi dengan stasiun pengisian bahan bakar pesawat udara (SPBPU) berstandar internasional.
Kata Rapiudin, alasan keterlambatan pembangunan SPBPU itu karena tanah yang akan dipergunakan untuk pembangunan instalasi bahan bakar itu belum dibebaskan.
"Jika sampai bulan Agustus 2007, stasiun bahan bakar itu belum rampung, pemandangan di bandara akan diwarnai dengan lalu lalangnya truk-truk tangki pengisi bahan bakar seperti yang terjadi pada bandara lama," kata Rapiudin.
Sementara itu Zainuddin Amali, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar mengatakan, permintaan pihak Pertamina untuk pembangunan stasiun bahan bakar sudah disampaikan ke pihak PT Angkasa Pura, namun jawaban yang diterima belum memuaskan.
"Pihak UPMS VII sudah berkali kali menyampaikan permohonan pemasangan stasiun avtur untuk lebih memperlancar pengisian bahan bakar pesawat di bandara baru. Namun jawaban yang diperoleh dari PT Angkasa Pura yang terakhir bahwa lahan yang akan digunakan tersebut belum dibebaskan," kata Zainuddin.
"Jadi UPMS VII dijanjikan akan diberi kesempatan untuk membangun stasiun pengisian bahan bakar pesawat udara bila lahan sudah dibebaskan," tambahnya.
Tidak adanya kejelasan mengenai pembebasan lahan itu, kata Zainuddin, berarti nantinya pihak Pertamina masih akan melakukan pengisian manual.
Sehingga, mobil-mobil tangki yang biasa lalu lalang seperti di bandara lama masih akan terlihat di bandara baru yang konon berstandar internasional tersebut, katanya.
Keterlambatan pembangunan stasiun bahan bakar di bandara Hasanuddin Makassar membuat Komisi VII DPR berencana untuk membahasnya di DPR bersama Menneg BUMN setelah masa reses berakhir pada 8 Mei mendatang.(*)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007
