Timika, Papua (ANTARA News) - Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua, Yanni, meminta PT
Freeport Indonesia (FI) lebih berpihak kepada kepentingan dan
pengembangan masyarakat lokal dan pemerintah daerah setempat.
Kepada ANTARA News di Timika, ibukota Kabupaten Mimika,
Papua, Senin, Yanni mengatakan bahwa kehadiran PT FI yang beroperasi di Mimika sejak 1973 telah mengundang begitu banyak perhatian dan keprihatinan masyarakat khususnya di bidang keadilan dan perdamaian.
"Sebagai anggota DPRP saya prihatin sejak dulu dengan terjadinya kerusakan lingkungan akibat dilakukan penambangan emas di wilayah ini khususnya di dataran rendah Mimika yang dialiri tailing," katanya.
Sejumlah hal lain yang perlu disikapi secara serius oleh PT FI, kata Yani, menyangkut penggunaan air bawah tanah, keberlanjutan program dana kemitraan satu persen untuk pengembangan masyarakat lokal tujuh suku di Mimika dan juga tuntutan kenaikan gaji karyawan.
"Saya juga dengar laporan dari Muspida Mimika bahwa ada daerah tertentu di PTFI yang tertutup untuk dimasuki oleh orang luar termasuk Kapolres sekalipun. Saya prihatin mengapa bisa seperti itu, ada apa," kata Yani.
Kendati demikian, Yani mengaku cukup sulit untuk mengubah kebijakan PTFI lantaran masuknya investasi asing raksasa di Mimika itu sebagai kontrak politik.
Pihaknya juga pertanyakan mengapa Freeport hanya memberi satu persen untuk masyarakat lokal, kenapa tidak dua atau 10 persen.
Menyangkut aksi demo damai dan mogok kerja ribuan karyawan PTFI untuk menuntut kenaikan gaji dua pekan lalu, Yanni mengatakan Komisi A DPRP mendukung aksi damai itu demi keadilan dan perdamaian dan manajemen PTFI harus menyikapinya secara konsisten.
Dia juga prihatin dengan nasib pekerja di terowongan yang setiap hari mereka mengisap partikel debu yang berpengaruh buruk bagi kesehatan paru-paru mereka.
Demikian
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2007
