Ambon (ANTARA News) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Anwar Nasution, menegaskan bahwa berdasarkan hasil audit BPK, ternyata kinerja pemerintah daerah (pemda) di tanah air masih jauh dari memuaskan karena belum transparan dan akuntabel.
"Alasannya adalah karena kinerjanya belum sepenuhnya disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dikeluarkan pemerintah tahun 2005," katanya, ketika meresmikan Kantor Perwakilan BPK Maluku, di Ambon, Senin.
Belum memuaskannya kinerja Pemerintah daerah di tanah air, menurut dia, juga lantaran terbatasnya tenaga personel berkualitas maupun kuantitasnya, terutama pada tingkat kabupaten dan kota yang menerima pelimpahan wewenang otonomi daerah.
Selain itu, ia menilai, belum tersedianya suatu standar laporan keuangan daerah yang memenuhi SAP tahun 2005, sedangkan di daerah-daerah setelah diberikan otonomisasi, ternyata kemampuan daerah belum mampu menyerap besarnya dana pembangunan yang dialokasikan dalam jumlah besar, selain penyusunan laporan keuangan belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan daerah.
"Ini merupakan masalah cukup serius dan harus segera dicarikan pemecahannya antara lain dengan peningkatan pendidikan dan latihan melalui badan-badan diklat," katanya.
Ia menambahkan, Provinsi Gorontalo diberikan penghargaan oleh BPK, karena kinerja pemerintahannya lebih menonjol dibanding pemda-pemda lainnya di tanah air. Bahkan, Pemda Gorontalo dalam penyusunan laporan keuangannya juga menggunakan jasa akuntan publik.
Daerah pun diminta bekerjasama dengan universitas di daerah masing-masing untuk mendidik tenaga-tenaga akuntansi yang handal dan berkualitas, sehingga dapat segera mengatasi kekurangan tenaga yang dimiliki.
"Tidak perlu sampai sarjana, D3 akuntansi saja sudah cukup asal mampu dan benar-benar berkualitas dalam meyusun manajemen keuangan yang baik sesuai standar yang berlaku umum," katanya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2007
