Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden M Jusuf Kalla merasa yakin Operasi Pasar secara sukarela selama satu bulan yang dilakukan oleh gabungan para pengusaha minyak sawit mentah (CPO) dan minyak goreng akan berhasil menurunkan harga minyak goreng kembali ke kisaran Rp6.500 hingga Rp6.600.
"Saya yakin (berhasil), asal mereka (para pengusaha) kompak artinya begitu
sharing 150 ribu ton per bulan mereka masukan ke pabrik dengan harga lebih rendah maka akan berhasil," kata Wapres M Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa.
Menurut Wapres, kenaikan harga CPO di dunia memang mengembirakan karena akan memberikan devisa yang besar kepada negara. Namun di sisi lain, tambahnya akan memberikan dampak ke pasar dalam negeri berupa inflasi dan akan memberatkan rumah tangga karena harga minyak goreng akan ikut naik.
"Efek sampingnya ke dalam negeri ini yang harus kita kurangi. Karena itu kita minta asosiasi tersebut melakukan operasi pasar secara sukarela dan terbatas. Kalau tidak berhasil akan dikenakan Pajak Ekspor sehingga harga di dalam negeri dan luar negeri akan berbeda," kata Wapres.
Ketika ditanyakan berapa Pajak Ekspor yang akan dikenakan, Wapres mengatakan ia telah memerintahkan untuk menghitungnya. Menurut Wapres kenaikan harga CPO dunia dipicu oleh adanya subsitusi CPO menjadi bahan bakar
biofuel. Sebelumnya, tambah Wapres harga CPO dunia relatif stabil karena hanya digunakan untuk makanan.
Karena itu, tambah Wapres setiap ada kenaikan harga BBM maka secara otomatis juga akan mendongkrak harga CPO dunia. Meksipun, tambahnya diakui kenaikan harga CPO dunia memang mengembirakan karena akan memebrikan devisa kepada negara.
"Tapi kalau itu (harga) terus naik, maka konsumen dalam negeri akan bermasalah maka akan timbulkan inflasi," kata Wapres.
Menurut Wapres, ancaman akan memberlakukan Pajak Ekspor tersebut dilakukan untuk melindungi konsumen dalam negeri. Menurut Wapres, setiap negara mempunyai kewajiban untuk menjaga konsumen dalam negerinya agar tidak menaikan inflasi dalam negerio.
"(Kebijakan PE) pasti berhasil, karena dengan adanya pajak ekspor itu dananya akan masuk. Kalau tidak (berhasil) maka kita subsidi dengan menggunakan dana hasil dari pajak ekspor itu," kata Wapres. (*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2007
