Jakarta (ANTARA News) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap ingin mempertahankan Sugiharto sebagai menteri, namun PPP menyadari bahwa diganti-tidaknya Sugiharto sebagai Menneg BUMN merupakan hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Namun apabila Presiden mengganti Menneg BUMN, berarti Presiden telah terkena 'intrik' partai-partai politik yang mengincar kursi Sugiharto," kata penasihat politik Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Danial Tandjung kepada wartawan di Press Room DPR/MPR di Jakarta, Rabu.
Danial mengakui Menneg BUMN memang dimusuhi banyak orang karena tidak mau "memberi" setoran kepada parpol. Sebagai profesional, Sugiharto tidak mau dijadikan "ATM -nya" partai politik.
"Dari pengamatan saya, isu pencopotan Sugiharto sebagai Menneg BUMN sebagai tekanan parpol. SBY harus mencermati hal ini supaya tidak keliru menempatkan orang," katanya.
Daniel Tandjung yang pernah duduk di komisi yang membidangi keuangan dan perbankan DPR itu menilai, dibandingkan dengan Laksamana Sukardi ketika masih menjabat Menneg BUMN, maka Sugi lebih profesional. Program privatisasi BUMN berjalan dengan baik dan kinerja PTPN makin membaik, dalam arti yang tadinya merugi, sekarang untung besar.
Politisi senior PPP itu mengaku mendengar bahwa posisi Sugiharto di Kementerian BUMN akan "digantikan" Sofyan Djalil yang kini menempati posisi Menkominfo. Menurut dia, Sofyan belum cocok bila diserahi tugas memimpin BUMN karena debutnya belum kelihatan.
"Sofyan Djalil cocok dengan posisinya yang sekarang. Sementara Kementerian BUMN memerlukan profesional yang bisa melepaskan diri dari pasungan dan tekanan partai politik," katanya.
Informasi yang berkembang di kalangan politisi DPR menyebutkan, Menneg BUMN Sugiharto pada Rabu sudah "berkemas-kemas" karena telah mendapat bocoran bahwa posisinya akan digantikan Sofyan Djalil. Sementara itu, posisi Sofyan sebagai Menkominfo disebut-sebut akan digantikan Theo L Sambuaga.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2007
