Bogor (ANTARA News) - Menneg Koperasi dan UKM Suryadharma Ali mengaku belum dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait rencana perombakan terbatas kabinet Indonesia Bersatu pada awal Mei ini.
"Belum dipanggil. Malah saya diundang Menko Perekonomian Boediono untuk makan siang hari ini," kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut usai peringatan hari jadi PPP tingkat Kabupaten Bogor di kantor DPC PPP di Cibinong, Sabtu.
Sebelumnya, Presiden mengatakan, akan terlebih dahulu memanggil para calon menteri baru sebelum mengumumkan perombakan kabinet.
Hari ini mulai sekitar jam 10.00 WIB Presiden memanggil Menkominfo Sofyan Djalil, Jampidsus Hendarman Supandji, dan anggota DPR dari partai Golkar Andi Matalata di kediaman Presiden di Cikeas, Bogor.
Suryadharma meminta kader PPP agar tidak mengkhawatirkan masalah perombakan kabinet karena hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.
Karena jabatan menteri adalah jabatan yang diberikan Presiden. Presiden bisa memberikan jabatan kepada kader-kader partai tapi juga mempunyai kewenangan untuk mencabut lagi jabatan tersebut jika dinilai kinerjanya kurang memuaskan, kata dia.
"Kalau Presiden menghendaki
reshuffle, kita (Menteri dari PPP) siap," tegas dia.
Bila Presiden memberikan jabatan menteri pada kader parpol maka dia memberikan kepercayaan kepada kader yang bersangkutan termasuk parpolnya. Sebaliknya kalau Presiden menarik lagi jabatan tersebut berarti kepercayaan Presiden sudah berkurang terhadap kader yang bersangkutan termasuk parpolnya, lanjut dia.
Mengenai aspirasi dari kader PPP di daerah yang meminta agar Presiden tidak me
reshuffle Menteri dari PPP, Suryadharma Ali mengatakan, aspirasi tersebut tidak tepat karena ,i>reshuffle adalah hak prerogatif presiden.
"Soal kepercayaan dan ketidakpercayaan sudah dipikirkan secara matang oleh Presiden. Jadi kita tidak usah meminta atau memaksa Presiden untuk tidak me
reshuffle," kata dia.
Menanggapi pernyataan beberapa partai yang menyebut nama Menteri BUMN Sugiharto sebagai salah satu menteri yang akan diganti, ia mengatakan, sah-sah saja tiap orang menyatakan pendapatnya tapi secara etika tidak tepat karena hal tersebut merupakan hak Presiden untuk menentukan sikap.
Peringatan hari jadi PPP tingkat Kabupaten Bogor tersebut dihadiri sekitar 5.000 massa PPP dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor. Acara sebelumnya didahului apel siaga pada pukul 09.00 WIB.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2007
