Kyoto (ANTARA News) - Sepuluh negara Asean dan mitranya, Jepang, China dan Korsel, berkomitmen untuk meperluas kerjasama secara multilateral dengan membentuk cadangan devisa bersama, guna mengatasi kemungkinan terjadinya guncangan krisis keuangan yang melanda anggotanya.
Demikian salah satu penekanan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Thailand Chalongphob Sussangkarn di Kyoto, Sabtu petang, dalam pernyataan bersama para menteri tersebut di hadapan sekitar seratus wartawan dari dalam dan luar negeri yang meliput pertemuan tahunan Asian development Bank (ADB) ke-40.
"Kami dengan suara bulat sepakat secara prinsip untuk menyiapkan suatu cadangan devisa yang tetap bisa dikelola secara mandiri (oleh masing-masing negara) dan merupakan perjanjian kontrak tunggal dari bentuk kerjasama multilateral," kata Menteri Keuangan Thailand itu.
Sussangkarn mengatakan, kemajuan lainnya adalah tekad bersama untuk tetap melanjutkan pertumbuhan ekonomi di kawasan sehingga dapat mendorong ekspansi kerjasama regional.
"Kami sudah bertukar pandang soal kerjasama regional dalam pembangunan ekonomi dan keuangan serta berbagai kebijakan lainnya. Kami juga membahas kemajuan dari proses kerjasama tersebut termasuk kerjasama multilateral seperti yang disarankan dalam Chiang Mai Initiative," ujarnya.
Kerjasama dalam Asian Bond market, serta pembentukan kelompok riset Asean+3 , yang kesemuanya sebaai upaya menindaklanjuti insiatif tersebut.
Chalongphob yang bertindak sebagai "juru bicara" para menteri Asean dan negara mitranya itu, juga mengemukakan bahwa kesepakatan dalam memperkukuh kerjasama keuangan Asian Timur, dengan meningkatkan bilateral swap arrangement menjadi 80 miliar dolar AS di antara delapan negara.
Untuk memperjelas mekanisme kesepakatan, komitmen yang dicapai hari ini, para menteri keuangan akan menugaskan wakil-wakilnya untuk membuat kajian mendalam dari elemen-elemen multilateralisme, seperti pembuatan mekanisme pengawasan (surveillance), persyaratan cadangan devisa, kuota pinjaman yang dapat diberikan, serta seberapabesra komitmen yang diperlukan.
Para menteri keuangan juga kembali menegaskan sikapnya untuk tetap melanjutkan dua hal penting dari Chiang mai Initiative, yaitu soal kesulitan likuiditas jangka pendek yang dihadapi negara anggotanya (jika dilanda krisis keuangan) dan melengkapi keberadaan pinjaman nternasional.
Lebih jauh , juga disepakati perlunya melengkapi kerjasama multilateral itu dengan beberapa mekanisme seperti melakukan review terhadap kebijakan ekonomi, menerima laporan kemajuan dari kelompok ahli serta laporan monitoring yang dilakukan.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2007
