Kyoto (ANTARA News) - Asian Development Bank (ADB) kini menghadapi dilema yang cukup kompleks, bahkan bisa bertabrakan dengan lembaga keuangan internasional lainnya seperti bank Dunia dan IMF, menyusul pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di Asia.
Penilaian tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, di Kyoto, Sabtu, usai berbicara dalam diskusi panel mengenai masa depan ADB. Seminar tersebut merupakan bagian dari agenda pertemuan tahunan ADB ke-40 guna memobilisasi berbagai pandangan seputar keberadaan ADB.
"ADB menghadap tantangan yang cukup sulit dan kompleks. Di satu sisi harus tetap melakukan fungsi tradisionalnya memberikan pinjaman terhadap proyek-proyek pengentasan kemiskinan dan di era sekarang yang justru masuk pada sektor keuangan," ujar mantan Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) itu.
Kawasan Asian saat ini telah berkembang sangat pesat setelah 40 tahun, sehingga banyak negara yang sudah lulus dari "low income" meningkat statusnya menjadi negara berpendapatan menengah atau "middle income".
Namun demikian, banyak negara Asia angka kemiskinannya tetap tinggi, seperti di Indonesia.
Kondisi demikian, ditambah dengan meningkatnya kecenderungan untuk membangun kerjasama regional, membuat ADB yang selama ini dikenal sebagai agen pembangunan dengan perhatian pada proyek-proyek pembangunan mulai beralih pada persoalan finansial. Perubahan status menjadi negara-negara berpendapatan menengah melahirkan kebutuhan akan integrasi keuangan.
"Akhirnya persoalanya menjadi pilihan antara tetap memperhatikan pada persoalan pembangunan sosial, sementara ada masalah baru yang sedang muncul," ujarnya.
Jika menyimak kompetensi dari ADB, yang bisa disebut non-keuangan, karena selama ini ADB mempunyai kompetensi di bidang development infrastruktur, maka sektor kesehatan dan juga pendidikan. Sekarang justru masuk pada isu-isu seperti keuangan, yang kemudian menimbulkan masalah dengan lembaga seperti Bank Dunia atau bahkan dengan IMF.
Menyinggung soal sikap yang perlu diambil oleh ADB sendiri, wakil Indonesia untuk ADB dan Bank Dunia itu mengatakan, perlunya tetap memberikan perhatian pada isu-isu pembangunan dan masalah sosial, namun mungkin dengan mengubah cara dalam membantu sektor tersebut.
"Bisa dengan mulai melihat dulu, apakah suatu negara itu memiliki ownership atau memiliki agenda soal itu atau tidak. Kalau ada maka ADB perlu membantunya," kata Sri Mulyani. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2007
