"Revisi Kepres itu sebetulnya terkait peningkatan kewenangan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi Ketua Pengarah Asian Games 2018. Jabatan itu semula dipegang oleh Presiden. Tapi, revisi itu juga menyertakan penghapusan satu nama di dalamnya," kata Gatot di Jakarta, Kamis.
Meskipun enggan menyebut nama yang dihapus dalam kepanitiaan Asian Games, Gatot mengatakan penghapusan satu nama dalam revisi Keputusan Presiden tentang INASGOC 2018 itu terkait masalah hukum.
"Kami akan menggelar rapat terkait Asian Games bersama Wakil Presiden pada Rabu (15/3) di Kemenpora. Rapat itu akan membahas prestasi cabang olahraga, gelanggang yang akan dipakai, serta efisiensi anggaran," kata Gatot.
Gatot yang juga menjabat Wakil Ketua II INASGOC itu mengatakan pembahasan efisiensi anggaran Asian Games 2018 bertujuan agar beban anggaran tidak hanya terpusat pada INASGOC dan terbagi dalam beberapa kementerian atau lembaga nonkementerian.
"Kami juga masih memfasilitasi terkait persoalan kuda untuk cabang olahraga equestrian. Kami berkoordinasi dengan Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian dengan Jakpro sebagai pihak yang merenovasi arena pacuan kuda di Pulomas," kata Gatot.
INASGOC, lanjut Gatot, juga akan segera mempercepat publikasi Asian Games di kota-kota penyelenggara seperti DKI Jakarta dan Palembang.
"Permintaan dari INASGOC adalah pajak publikasi Asian Games menjadi nol. Itu sebagai bentuk kontribusi daerah dalam penyelenggaraan Asian Games," katanya.
Gatot menambahkan Wakil Presiden juga akan menggelar rapat terkait penyelenggaraan Asian Games di Kantor INASGOC di Gedung FX Sudirman, Jakarta pada 25 Maret.
Pewarta: Imam Santoso
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2017
