Bandung (ANTARA News) - Ketua MPR, Hidayat Nurwahid, berharap bahwa proses "reshuffle" (perombakan) kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa memberikan sesuatu yang berharga bagi masyarakat, dan tidak sekedar mengakomodasikan kepentingan partai-partai politik.
"Perubahan komposisi kabinet yang akan segera dilakukan harus meningkatkan kinerja pemeritah dan tidak semata mengakomodasi kepentingan partai politik belaka," kata Hidayat Nurwahid di sela-sela Milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat ke-9 di Bandung, Minggu.
Selain itu, ia juga berharap, menteri-menteri yang masuk kabinet hasil "reshuffle" itu harus memiliki kemampuan dan kualitas yang lebih baik dari menteri digantikannya.
"Menteri yang menggantikan harus berkemampuan lebih baik dari yang digantikannya, kalau tidak tujuan 'reshuffle' tidak berjalan," katanya.
Pasca-"reshuffle" kabinet nanti, kata Nurwahid, Presiden perlu mendorong para menteri supaya bekerja efektif dan maksimal dalam waktu yang pendek, yakni masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono/M. Jusuf Kalla (SBY/JK) yang tinggal 2,5 tahun lagi itu.
Sukses tidaknya peningkatkan kinerja pemeritahan melalui "reshuffle" kabinet, katanya, akan tergantung kepada komitmen kekompakkan presiden dan wakil presiden dalam memberikan arahan kepada para menteri, sehingga para menteri segera mengenali permasalahan dan kondisi birokrasi yang ada di dalam departemen masing-masing.
"Menteri harus dapat mengenali masalah di departemen masing-masing dengan cepat dan mengkomunikasikannya dengan DPR," katanya.
Selain itu, ia menilai, terkait birokrasi di tiap departemen yang sifatnya permanen juga harus dibenahi secepatnya.
"Sehebat apa pun seorang menteri bila birokrasinya menghambat atau menjegal, yang bersangkutan tidak akan bisa bekerja, apalagi dengan masa waktu pendek yakni 2,5 tahun ini," katanya.
Ia pun menegaskan, "rehuffle" bukan segala-galanya, namun pelaksanaannya membuat minimal satu permasalahan bisa dipecahkan.
"Minimal para menteri dan calon menteri yang akan masuk pada 'reshugfle' itu tidak dak dik duk menunggu di telepon, selain itu pejabat di departemen juga bisa bekerja pada formnya dengan arahan-arahan pasti dari bos barunya," kata Hidayat.
Mencermati beberapa nama calon menteri baru yang sudah dipanggil oleh Presiden ke Cikeas, ia mengemukakan, pada prinsipnya ada upaya memasukan orang-orang profesional.
Namun, ia menilai, dari beberapa nama yang dipanggil itu tidak ada yang diproyeksikan untuk pergantian di kementerian bidang ekonomi.
Padahal menurut dia, hingga saat ini kesejahteraan rakyat belum meningkat, sementara kemiskinan, PHK dan angka pengangguran terus meninggi. Selain itu investasi asing juga tidak ada peningkatan yang signifikan.
"Bidang ini tidak terlihat mendapat sentuhan pada reshuffle kali ini. Itu harus dicermati," katanya.
Ketua MPR itu berharap, "reshuffle" akan memberikan harapan positif bagi masyarakat Indonesia bahwa pilihan mereka pada saat pilpres tidak terlalu salah, karena pemerintah betul-betul melakukan peningkatan kinerja dan bukan semata akomodasi partai-partai politik.
Terkait adanya isu kemungkinan adanya dominasi calon dari partai tertentu, Hidayat Nurwahid, menyatakan hal itu tidak mungkin terjadi. Berdasarkan nama-nama yang sudah dipanggil oleh presiden, maka terlihat cukup cukup mengakomodasikan semua pihak dan cukup profesional di bidangnya.
"Saya tidak melihat nama-nama yang masuk itu bermasalah, masing-masing punya kompetensi dan profesional," demikian Hidayat Nurwahid. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2007
