Jakarta (ANTARA News) - Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajak perbankan nasional, baik BUMN maupun swasta, membiayai proyek minyak dan gas (migas) di Indonesia.
Dirjen Migas Departemen ESDM, Luluk Sumiarso, di Jakarta, Senin, mengatakan selama ini perbankan nasional kurang mengambil manfaat dengan ikut membiayai proyek migas, padahal potensinya cukup besar dan menguntungkan.
"Kami akan undang perbankan nasional dalam waktu dekat. Mungkin mereka hanya belum difasilitasi saja, sehingga tidak tahu bahwa sebenarnya ada peluang di industri migas yang cukup besar," katanya.
Menurut dia, saat ini, banyak dana perbankan nasional yang sebenarnya memungkinkan diinvestasikan ke proyek migas.
Luluk mencontohkan di sektor hulu migas saja, belanja modal pada 2007 mencapai sembilan miliar dolar AS atau sekitar Rp81 triliun.
"Jangan sampai peluang besar tersebut tidak diambil dan dimanfaatkan perbankan nasional. Sebab, dana (sembilan miliar dolar AS) itu juga duit kita sendiri yang dibayarkan melalui mekanisme `cost recovery`," katanya.
Lebih lanjut, Luluk menambahkan pendanaan proyek migas oleh perbankan nasional merupakan salah satu upaya peningkatan kapasitas nasional di sektor migas, selain penguasaan teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dan kemampuan mengelola ketiga komponen tersebut.
Peningkatan kapasitas nasional merupakan salah satu dari 10 agenda pemerintah di sektor migas.
Sembilan agenda selama kurun waktu antara 2006-2020 lainnya adalah peningkatan ekslporasi dan produksi, peningkatan jaminan pasokan, pengurangan subsidi, dan optimalisasi penerimaan negara.
Selain itu, agenda lainnya adalah peningkatan akses data, peningkatan keselamatan migas, perlindungan konsumen migas, dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan.
Luluk juga mengatakan peningkatan kapasitas nasional yang mencakup usaha hulu, hilir dan industri penunjang migas merupakan upaya mengurangi ketergantungan pada kapasitas asing.
"Jadi, ini bukan merupakan upaya nasionalisasi. Tidak ada kata-kata nasionalisasi di UU Migas. Pemerintah hanya berupaya meningkatkan kapasitas nasional industri migas dengan mengurangi ketergantungan pada asing," katanya.
Ia mengungkapkan pemerintah tidak mungkin hanya mengandalkan kapasitas nasional dalam upaya peningkatan investasi di sektor migas.
Menurut Luluk, upaya pemerintah lainnya dalam meningkatkan kapasitas nasional adalah menawarkan kepemilikan blok migas maksimal 15 persen ke PT Pertamina (Persero). (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2007
