"Kami sedang mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pengadaan laboratorium besar guna mendukung pengujian sampel limbah perusahaan," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Bekasi, Jumhana Luthfi, di Bekasi, Minggu.
Menurut dia, wilayah Kota Bekasi saat ini sudah berkembang menjadi kota yang besar dengan beragam ancaman kerusakan lingkungan oleh sejumlah faktor.
Baca juga: (Pemkot Bekasi tetapkan tiga skala prioritas pembangunan pada 2017)
Baca juga: (Pemkot Bekasi bongkar "barier" jalan untuk tingkatkan pengguna JPO)
"Kalau ada keberanian kita harus bangun laboratorium besar yang sempurna untuk uji sampel. Bahkan bukan hanya bisa melayani kita, tapi juga wilayah tetangga," katanya.
Menurut Luthfi, ketiadaan laboratorium yang sesuai standarisasi dan sertifikasi membuat LH tidak dapat mengadakan uji laboratorium saat terjadi laporan dari warga yang merasa dirugikan.
Salah satu laporan pencemaran, kata dia, terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Bekasi yang kerap dicemari oleh limbah hasil produksi di kawasan hulu, yakni Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
"Saat melakukan pengujian terhadap 18 perusahaan yang diduga mencemari Kali Bekasi menjadi berlarut dan tak kunjung selesai karena kita menggunakan laboratorium pihak ketiga yang antreannya cukup lama," katanya.
Selain kebutuhan laboratorium, Luthfi juga barharap ketersediaan SDM analisis yang masih berada di tingkat dasar juga menjadi kendala lainnya.
"Analisis kami harus disekolahkan lagi, terus SDM-nya supaya dapat naik terus. Misalnya analisis dasar kan hanya bisa menganalisis yang tingkat dasar aja. Sehingga partikelnya tidak banyak," katanya.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2017
