Kuala Lumpur (ANTARA News) - Kedutaan Besar RI di Malaysia akan menggelar rapat koordinasi antar-instansi membahas pendidikan bagi 30.000 anak para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Sabah, yang selama ini tidak bisa mengecap pendidikan di sekolah kebangsaan Malaysia karena dilarang oleh pemerintah setempat.
"Rapat koordinasi ini akan diadakan Jum`at (11/5) dan melibatkan wakil Menko Kesra, Departemen Pendidikan Nasional, Sekretariat Negara, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Departemen Luar Negeri," kata Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia Mohamad Fachir di Kuala Lumpur, Kamis.
Agenda yang akan dibahas adalah pembangunan sekolah bagi sekitar 30.000 anak-anak TKI yang bekerja di perkebunan-perkebunan wilayah Sabah dan dipusatkan di Kota Kinibalu.
"Mereka tidak boleh sekolah di sekolah-sekolah milik pemerintah Malaysia, padahal orang tua mereka bekerja untuk perusahaan perkebunan Malaysia dan turut memberikan andil dalam pembangunan ekonomi Malaysia," kata Fachir.
Dalam Rakor tersebut akan dibicarakan pula tentang bagaimana membangun sekolah "mobile" atau bergerak karena posisi anak-anak TKI itu tersebar di berbagai daerah di Sabah. Diharapkan pada tahun 2007 ini, sekolah Indonesia di Kota Kinibalu sudah selesai.
Rakor itu juga merupakan realisasi dari perintah Wakil Presiden Jusuf Kalla agar Departemen Pendidikan Nasional secepatnya membangun sekolah Indonesia bagi anak-anak TKI di Sabah.
Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo ketika berkunjung ke Kuala Lumpur, beberapa hari yang lalu, juga sudah mendesak agar pembangunan sekolah Indonesia bisa segera dilakukan supaya anak-anak TKI bisa tertampung dan mendapatkan pendidikan.
Selama ini, pendidikan ribuan anak-anak TKI di Sabah dilakukan oleh sebuah LSM "Human Child Aid Society Sabah" yang didanai oleh pemerintah Denmark dan Finlandia.(*)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007
