Bandung (ANTARA News) - Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan mengimbau kepada masyarakat Jawa Barat agar tidak ikut serta dalam aksi yang digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dan sejumlah ormas Islam pada Jumat, 5 Mei 2017 atau Aksi 5/5, di Jakarta.

"Imbauan kami, yang dari Jawa Barat untuk tidak berangkat ke sana dan kita perkirakan kalaupun ada yang ke sana, itu bakal sedikit," kata Anton Charliyan, usai mengikuti Rakor Identifikasi Barang Kebutuhan Pokok Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional 1438 Hijriah/2017 Masehi, di Gedung Sate Bandung.

Ia mengatakan pasca Aksi 212, jumlah masyarakat Jawa Barat yang ikut aksi lanjutan di Jakarta semakin sedikit. "Sudahlah itu kan urusan DKI Jakarta, dan masyarakat Jawa Barat juga sudah sadar bahwa itu adalah masalah politik DKI Jakarta," kata dia.

Walaupun jumlah massa di luar DKI Jakarta yang akan mengikuti Aksi 5/5 sedikit, kata Anton, namun pihaknya telah melakukan antisipasi. "Antisipasi tetap kita lakukan, tidak ada yang laporan (ikut) tapi kita deteksi saja," kata dia.

Pihaknya memprediksi kalaupun ada masyarakat Jawa Barat yang ikut serta dalam Aksi 5/5 jumlahnya tidak akan lebih dari 500 orang. "Mudah-mudahan tambahan kurang, 200 atau 100 kalaupun yang mencuri-curi kesempatan ada, pokoknnya diimbau untuk tidak datang ke sana," kata dia.

Dirinya meminta masyarakat untuk mempercayakan keputusan hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kepada pengadilan.

Sebelumnya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dan sejumlah ormas Islam akan melakukan aksi massa pada Jumat (5/5), meminta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dihukum berat dalam kasus dugaan penistaan agama.

Aksi ini akan dimulai dengan melakukan "longmarch" dari Masjid Istiqlal menuju Gedung Mahkamah Agung (MA). Aksi itu dinamakan "Aksi Simpatik Menjaga Independen Hakim" sekaligus untuk mengawal sidang vonis Ahok yang digelar 9 Mei.

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2017