Jakarta (ANTARA News) - Rapat pleno gabungan DPP PKB, Senin (14/5) malam, memutuskan Sekjen PKB Lukman Edy yang ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal bukanlah wakil partai di kabinet.
Hal itu diungkapkan Wakil Sekjen PKB Zannuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid di Jakarta, Selasa, melalui pesan singkat via telepon seluler (SMS) ketika diminta penjelasan mengenai hasil rapat pleno PKB.
"Kalau kemarin yang dimuat media adalah masih pendapat-pendapat perseorangan (komentar Gus Dur, saya atau Effendy Choirie misalnya) maka dengan diputuskan melalui rapat semalam keputusannya adalah keputusan formal partai," tulis Yenny.
Menurut putri Ketua Umum Dewan Syura PKB Abdurrahman "Gus Dur" Wahid tersebut, di dalam rapat itu juga diputuskan bahwa rapat Senin malam itu merupakan malam terakhir Lukman Edy memimpin sidang sebagai Sekjen.
"Mengenai penggantinya akan diputuskan dalam rapat mendatang sekaligus memilih bendahara umum baru, posisi pak Erman Suparno (Menteri Tenaga Kerja dan Transmirasi, red) dulu," tulis Yenny.
Menurut Yenny, rapat pleno gabungan DPP PKB Senin malam berjalan baik, lancar dan tertib dan semua peserta menerima hasil rapat, termasuk Lukman Edy.
Selain itu, menurut Yenny, dalam rapat itu juga ditekankan bahwa ke depan semua kader partai tidak bisa mengambil keputusan sendiri, melainkan harus melalui rapat pleno.
Beberapa hari setelah Lukman Edy ditunjuk Presiden Yudhoyono menggantikan posisi Saifullah Yusuf di kabinet, Gus Dur menyatakan Lukman Edy bukan wakil PKB.
Sebab, menurut Gus Dur, PKB belum pernah memutuskan dalam sebuah rapat gabungan atau pleno untuk bicara soal reshuffle.
"PKB tidak ikut-ikut soal reshuffle karena saudara Muhaimin Iskandar dan saudara Lukman Edy dipanggil dan bicara di Cikeas itu atas nama pribadi," kata Gus Dur.
Namun demikian, kata mantan presiden sekaligus tokoh sentral partai berlambang bola dunia itu, PKB tidak akan menjadi oposisi pemerintah.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007
