Jakarta (ANTARA News) - Pembahasan usulan resolusi tentang mekanisme pembagian dan pengiriman sampel virus flu burung yang diajukan Indonesia di sidang kesehatan dunia (World Health Assembly/WHA) di Jenewa berlangsung alot.
"Alot, tapi kita sudah bisa membuka mata dunia bahwa ada mekanisme yang dirasakan tidak adil bagi negara berkembang," kata Direktur Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan I Nyoman Kandun ketika dihubungi ANTARA News dari Jakarta, Kamis.
Namun menurut Kandun, yang menghadiri sidang tahunan tersebut bersama Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, ada harapan dan keinginan negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) peserta sidang WHA untuk memiliki mekanisme atau sistem yang lebih adil demi kesehatan masyarakat dunia, baik kaya maupun miskin.
Ia mengatakan 22 negara anggota WHO yang menghadiri sidang WHA di Jenewa mendukung usulan draf resolusi mekanisme pembagian sampel virus flu burung Indonesia yang dinamai "Responsible Practices for Sharing Avian Influenza Viruses and Resulting Benefits".
Menurut dia, negara-negara yang mendukung usulan Indonesia yang dibuat berdasar Deklarasi Jakarta itu antara lain Buthan, Vietnam, Kenya, Aljazair, Brunei, Kuba, Korea, Iran, Irak, Laos, Malaysia, Myanmar, Maladewa, Peru, Qatar, Saudi Arabia, Kepulauan Solomon, Sudan, Timor Leste, Kamboja dan Kuwait.
"Sekarang resolusi kita sedang dibahas di `working group`," katanya serta menambahkan bahwa selain Indonesia ada dua negara yang mengajukan resolusi tentang flu burung yakni Amerika Serikat dan Thailand.
Namun demikian Kandun tidak menyebutkan secara pasti kapan WHA membuat keputusan final tentang usulan Indonesia tersebut.
Sebelumnya pemerintah Indonesia memprotes mekanisme pembagian spesimen WHO yang dinilai merugikan negara jangkitan penyakit dengan menghentikan pengiriman spesimen virus flu burung ke laboratorium kolaborasi WHO.
Menurut ketentuan WHO, yang sudah berlaku sejak 50 tahun lalu, setiap negara jangkitan diwajibkan mengirimkan sampel virus ke laboratorium kolaborasi WHO dan semua pihak bisa mendapatkan spesimen itu untuk berbagai keperluan, termasuk untuk produksi vaksin komersial, tanpa meminta ijin serta kewajiban untuk memberikan kompensasi bagi negara pemilik spesimen.
Karena penghentian pengiriman spesimen itu dikhawatirkan dapat mengganggu kelangsungan riset dan penakaran resiko penyakit pada 26-27 Maret 2007 WHO mengadakan pertemuan teknis yang melibatkan 27 negara di Jakarta untuk mengkaji mekanisme pembagian spesimen baru yang bisa menjamin kesetaraan akses negara-negara berkembang terhadap vaksin flu burung.
Pertemuan teknis tingkat tinggi WHO tersebut dihadiri oleh pejabat perwakilan laboratorium kolaborasi WHO dan perwakilan dari 27 negara di dunia yakni Indonesia, Australia, Azerbaijan, Belgia, Brunei, Kanada, China, Mesir, Jepang, Malaysia, Laos, Irak, Turki, Vietnam, Singapura, Korea Selatan, Thailand, Filipina, dan Amerika.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2007
