Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif menilai saat ini begitu banyak rekening dana nonbujeter di berbagai departemen, seperti yang dimiliki oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang perlu diperjelas penggunaannya, apakah melawan hukum atau tidak.
Zaenal di Jakarta, Selasa, mengatakan di Depkeu tercatat lebih dari 1.000 rekening yang harus diusut penggunaannya. "Presiden selayaknya memerintahkan Kejagung dan Kapolri untuk mengusut, dan jika ditemukan pelanggaran maka harus ditindak," katanya.
Sebelumnya Ketua Forum Rektor Indonesia yang juga Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sofian Effendi mengatakan kasus dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sulit dituntaskan.
"Kasusnya menyangkut institusi khususnya partai politik, bukan `person`. Kalau terkait partai, akan ada upaya saling melindungi dan menutupi," katanya usai peluncuran buku peringatan 50 tahun Prof Machfud MD di Yogyakarta.
Penyelesaiannya, kata Sofian, cenderung secara politik, bukan hukum, meski sebenarnya kasus aliran dana DKP ke beberapa calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (pilpres) 2004 lalu termasuk tindak pidana korupsi karena menggunakan uang negara yang bukan pada `bujet`-nya.
"Saya pesimistis kasus aliran dana DKP itu akan diselesaikan secara hukum, karena jika dibongkar akan melibatkan beberapa partai," katanya.
Sementara itu analis politik Universitas Airlangga (Unair), Kacung Marijan, MA, PhD, di Canberra, menilai gonjang-ganjing kasus aliran dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) ke sejumlah partai dan tokoh politik peserta Pemilu 2004 terjadi karena menteri ingin membangun "relasi politik".
Menurut dia, perilaku itu juga jamak dilakukan para pejabat Pemda dengan partai-partai politik lokal.
"Seharusnya kasus dana DKP ini tidak boleh terjadi, terlebih lagi yang memberi menteri," katanya.
Persoalannya adalah menteri berusaha membangun relasi politik dengan partai-partai politik (Parpol) sehingga kedudukannya menjadi aman. Namun ini tidak hanya terjadi di Jakarta. Di daerah-daerah juga begitu, katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2007
