Depok (ANTARA News) - Analis politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens menilai, keberanian Amien Rais mengaku menerima dana dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk dana kampanye pemilihan calon presiden pada Pemilu 2004 lalu patut dicontoh oleh pejabat lain.
"Saya kagum dengan keberanian Amien Rais yang mengaku menerima dana tersebut, walaupun pengakuan itu tidak menghilangkan pertanggungjawaban hukum atas hal tersebut," katanya, di Depok, Rabu.
Dalam konteks ini, lanjut dia, perlu ada keberanian sikap seperti dicontohkan Amien Rais. Hanya memang tidak mudah buat SBY-JK untuk menerima hal ini, karena kalau ditelusuri lagi, banyak cela yang memungkinkan pasangan SBY-JK tertangkap.
Menurut dia, Amien harus terus konsisten mengenai pengakuannya. Selain itu, perlu keberanian untuk menyebut partai apa saja, dan pasangan capres-cawapres mana saja yang menerima dana tersebut.
Ia mengatakan, keberanian Amien sebenarnya dilatari oleh pengetahuannya tentang siapa-siapa saja atau partai-partai apa saja yang menerima dana tersebut.
Seperti dikatakan Amien, semua capres menerima dana yang dimaksud, dan oleh karena itu pasangan SBY-JK pun harus jujur, bahwa mereka mendapat bagian dari dana yang dipersoalkan sekarang.
"Kalau mau bicara penegakan hukum, kasus DKP ini menjadi tolok ukur paling jitu untuk menilai apakah SBY-JK betul memiliki komitmen penegakan hukum. Jangan sampai, kasus ini tiba-tiba dipeti-eskan karena melibatkan partai atau pasangan yang sekarang berkuasa," jelasnya.
Boni melihat ada ketakutan di pihak SBY-JK dengan terbongkarnya kasus ini. Jusuf Kalla bahkan mengancam pihak yang ingin mengetahui aliran dana pasangan SBY-JK pada pilpres 2004 lalu, karena menurutnya semua sudah transparan dan legal menurut para akuntan.
"Ini bukan soal akuntan sudah menandatangani laporan keuangan kampanye atau belum, tapi soal adanya intransparansi dalam pengumpulan dana kampanye. Dan ini menyangkut integritas pasangan yang bersangkutan," tegasnya.
Dikatakannya jangan sampai teriak demokrasi, transparansi, proses politik yang bersih, tapi pemerintah sendiri merupakan produk dari mekanisme politik yang curang.
Sedangkan mengenai isu dana dari luar negeri, DKP, dan aliran dana lain terutama dari kalangan pengusaha, ia mengatakan, tinggal bagaimana mengusut fakta tersebut dengan berani dan terbuka.
Kalau SBY-JK atau siapapun pasangan yang merasa menerima aliran dana diluar ketentuan UU Pemilu tidak bersedia diperiksa, ini menandakan memang tidak ada niat serius untuk menegakkan aturan main yang demokratis.
"Saya melihat memang proses politik ini masih dalam rangka kekuasaan, bukan dalam rangka mewujudkan demokrasi.(*)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007
