Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak, Seto Mulyadi, mengatakan Pemerintah belum memberikan dukungan yang optimal untuk perlindungan anak Indonesia.
"Dukungan dari pemerintah belum terlalu optimal," katanya menanggapi kasus kekerasan terhadap anak di daerah konflik Indonesia seperti Aceh, Atambua dan Papua.
Menurut Kak Seto, panggilan akrab Seto, dukungan pemerintah belum optimal, terutama berupa dana terhadap anak yang mengalami kekerasan di daerah konflik, atau masih jauh dari harapan.
Misalnya saja, konflik yang terjadi di daerah Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, banyak anak yang mengalami kekerasan di daerah tersebut. Namun, tak ada dukungan dana untuk membantu menghilangkan trauma.
"Walaupun begitu, kami dari Komnas perlindungan anak berusaha mencari dukungan dana dan berhasil," ujarnya.
Dia mengatakan pemerintah menganggarkan dana untuk perlindungan anak melalui Komnas PA sebesar Rp221 juta per tahun. Dana tersebut sangat sedikit dibanding jumlah anak seluruh Indonesia yang mengalami kekerasan.
"Tetapi kami bersyukur, selama sembilan tahun masih bisa eksis. Bisa menangani sejumlah kasus kekerasan yang menimpa anak-anak, walaupun dukungan dananya sangat minim," tuturnya.
Di Indonesia, menurut dia, perlu dibentuk suatu departemen khusus perlindungan terhadap anak seperti di Austalia.
"Itu perlu untuk membantu menghilangkan traumatik akibat kekerasan," jelasnya.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007
