Direktur Proyek Sektor Transportasi KPPIP Dwianto Eko Winaryo dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa, mengatakan langkah untuk menjaga operasional LRT tersebut adalah dengan merencanakan pemberian subsidi sekitar Rp180 miliar.
Dwianto mengatakan saat ini Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sedang membahas sumber pendanaan subsidi untuk keberlangsungan operasional LRT itu yaitu melalui APBD atau APBN.
Menurut dia, keberadaan LRT ini di Palembang bisa menjadi transportasi massal alternatif untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota provinsi Sumatera Selatan.
Berdasarkan kajian, kemacetan total diprediksi bisa terjadi di jalan-jalan protokol Palembang pada 2019 sebagai dampak dari peningkatan volume kendaraan hingga enam kali lipat sejak 2012.
"Kita akan mengawal LRT tetap berjalan dan berfungsi maksimal," ucap Dwianto.
Selama ini, KPPIP telah melakukan koordinasi antarpemangku kepentingan seperti kontraktor, konsultan dan penyedia sarana terkait penyelenggaraan proyek ini.
"Ini yang coba kita inisiasi sejak dini untuk membicarakan masalah sistem dan bagaimana pengadaan sarana ini agar pas di LRT Sumsel," ujar Dwianto.
Saat ini, konstruksi LRT Palembang digarap PT Waskita Karya dengan Kementerian Perhubungan sebagai penanggung jawab, melalui komitmen yang disepakati pada Juni 2016.
Jalur LRT Palembang sepanjang 23,4 kilometer ini direncanakan mempunyai 13 stasiun. Kereta ringan ini menggunakan tenaga listrik dan rel jenis narrow gauge.
Stasiun itu antara lain Stasiun Opi, Stasiun Stadion Jakabaring, Stasiun Gubernur Bestari-Polresta, Stasiun Terpadu Jembatan Ampera, Stasiun Pasar Cinde, Stasiun Dishub Kominfo Prov Sumsel, Stasiun Palembang Icon, Stasiun Demang Lebar Daun, Stasiun Polda, Stasiun RSUD, Stasiun Telkom, Stasiun Asrama Haji dan Bandara Sultan Mahmud II.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2017
