"Selain itu, kami juga membahas mekanisme realisasi anggaran bantuan tahun 2016 untuk pembuatan sumur artesis sebesar Rp25 miliar," kata Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Premi Lasari di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa.
Terkait pembuatan sumur artesis, menurut dia, Pemprov DKI tidak akan memberikan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP), sehingga akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemkot Bekasi.
"Karena bantuan memang tidak boleh dijadikan sebagai PMP. Jadi, kami serahkan kepada Pemkot Bekasi yang nanti juga akan bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bekasi dalam pembuatan sumur tersebut," ujar Premi.
Lebih lanjut, dia menuturkan nilai total bantuan dana kemitraan pada 2016 secara keseluruhan yang telah dianggarkan mencapai sekitar Rp186 miliar, namun baru terealisasi sekitar Rp65 miliar.
Sedangkan pada 2017, sambung dia, bantuan yang dianggarkan adalah sebesar Rp318 miliar dengan rincian bantuan kemitraan sekitar Rp248 miliar dan Rp70 miliar bantuan community development (bantuan langsung tunai).
"Akan tetapi, dana bantuan 2017 belum terealisasi sama sekali. Pak Gubernur (Djarot Saiful Hidayat) meminta agar terus meningkatkan kinerja supaya penyerapannya maksimal," tutur Premi.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengungkapkan dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyampaikan laporan mengenai realisasi bantuan tahun 2017 beserta penyerapannya.
Dia mengatakan realisasi bantuan yang dilaporkan kepada Pemprov DKI itu diantaranya, tentang progres proyek pelebaran Jalan Jati Asih yang saat ini sudah mencapai 60 persen.
"Jadi, kami datang ke Balai Kota ini untuk melaporkan tentang realisasi dan penyerapan bantuan yang ada di Bekasi. Kami juga menyampaikan sejumlah program yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang," tambah Rahmat.
Pewarta: Cornea K
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2017
