Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR Agung Laksono di Jakarta, Selasa, terlihat sangat repot menengahi "hujan" interupsi anggota Dewan di awal Rapat Paripurna tentang Interpelasi terhadap Pemerintah terkait dukungan Indonesia terhadap Resolusi 1747 Dewan Keamanan PBB soal tambahan sanksi bagi Iran dalam kasus nuklir.
Agung Laksono yang memimpin Rapat Paripurna nampak kerepotan menunjuk anggota Dewan yang mana untuk terlebih dulu bicara, karena setiap ada kesempatan bicara setidaknya lebih dari 30 anggota Dewan yang mengangkat tangan.
Rapat Paripurna dengan agenda sidang membahas Interpelasi terhadap pemerintah terkait dukungan Resolusi 1747 Dewan Keamanan PBB itu, dihadiri lebih dari 2/3 anggota Dewan.
Sebagian besar anggota tetap ngotot agar pimpinan Dewan dapat menghadirkan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang interpelasi.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR, Theo L Sambuaga, mengatakan dirinya dan banyak anggota, memang mengharapkan agar Presiden Yudhoyono datang sendiri.
"Ya, harapan kita semua di Paripurna begitu. Tetapi ternyata kalau Presiden menugaskan menteri mewakilinya, maka itu tidak juga tidak melanggar kok," katanya.
Theo mengulang pernyataan sebelumnya, Tata Tertib (tatib) DPR sendiri sudah mengatur mekanisme pemberian keterangan dan jawaban pemerintah atas interpelasi legislatif.
"Bahwa dalam memberikan keterangan dan jawaban atas pertanyaan anggota parlemen mengenai interpelasi, Presiden dapat mewakilkan kepada meteri. Itu secara kategoris dan itu tatib DPR sendiri," ujarnya.
Karena itu, lanjut Theo Sambuaga, meskipun dirinya sangat mengharapkan kehadiran Presiden secara langsung, sejauh para menteri yang ditugasi dapat menjelaskan komprehensif substansi masalah itu, tidak melanggar tatib.
Saat ini, soal kehadiran Presiden masih diperdebatkan antara anggota Dewan, termasuk oleh para anggota Fraksi Partai Golkar, seperti Yudi Chrisnandi, dan Arya Bima dari Fraksi DPI Perjuangan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menegaskan fraksinya tetap akan hadir pada rapat paripurna tentang interpelasi, dan tidak akan melakukan walk out (WO).
"Yang menjadi perhatian fraksi kami, rakyat sedang menunggu apa jawaban pemerintah tentang sikap mereka mendukung resolusi 1747 DK PBB yang memberi sanksi lebih berat pada Iran terkait pengembangan energi nuklir," jelasnya.
Sama seperti Tjahjo Kumolo, anggota fraksi Partai Golkar, Ferry Mursidan Baldan, menyatakan tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Presiden.
"Yang pentingkan masalahnya jadi jelas dan rakyat tidak bertanya-tanya lagi tentang sikap pemeritnah dalam pelaksanaan kebijakan politik luar negerinya," kata Ferry Mursidan Baldan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2007
