Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat Endang Retno Subiyandani di Manokwari, Jumat, mengatakan indeks Demokrasi 2015 sebesar 59, 97 naik menjadi 60,35 pada 2016.
Dia menjelaskan IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.
Pengukuran IDI dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yakni kebebasan sipil, hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi, katanya.
Metodologi penghitungan IDI, dilaksanakan dengan mengacu pada empat sumber data, yakni review surat kabar lokal, review dokumen seperti Perda dan Pergub, Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam.
Endang mengutarakan IDI Papua Barat pada tahun 2015 masuk dalam kategori buruk karena kurang dari 60 poin, dan pada 2016 membaik dan masuk dalam kategori sedang.
Peningkatan tersebut, ujarnya, dipengaruhi tiga aspek, yakni kebebasan sipil yang meningkat 1,34 poin, lembaga demokrasi yang naik 2,04 poin. Aspek hak-hak politik mengalami kemunduran dan turun sebanyak 1,43 poin dari 39,48 pada tahun 2015.
Mulai periode 2015 kami menerapkan dua indikator baru, yakni variabel dan peran birokrasi pemerintah daerah, katanya.
Pewarta: Toyiban
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2017
