Kebijakan Satu Cina Indonesia Tidak Berubah

Beijing (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakinkan Beijing bahwa kebijakan satu Cina (one China policy) yang dianut Indonesia, sama sekali tidak berubah. "Indonesia selalu menjalankan kebijakan satu Cina," tegas Kalla dalam keterangan pers seusai mengadakan pertemuan dengan Wapres Cina Zeng Qinghong di Balai Agung Rakyat di Beijing, Kamis malam. Jusuf Kalla didampingi Menteri Pertanian Anton Apriyanto dan Dubes RI untuk Cina Sudrajat. Wapres Cina Qinghong sempat menyinggung soal kebijakan pemerintah Indonesia terhadap Cina terkait dengan masalah Taiwan. Hubungan Cina Daratan dengan Taiwan dalam beberapa tahun terakhir ini tampak mengeruh. Pemerintah Cina melakukan diplomasi offensive untuk mempertahankan kebijakan satu Cina, terutama semenjak terpilihnya Chen Shui-bian dari Partai Progresif Demokrasi (DPP) sebagai "Presiden" Taiwan pada 13 Maret 2000. Hal ini dipicu oleh aksi provokasi Chen dalam memperjuangkan "kemerdekaan" Taiwan yang telah memperkeruh hubungan antara Taiwan dengan Cina Daratan. Cina mengeluarkan Undang-Undang Anti Seccesionist pada Maret 2005 yang bertujuan untuk mencegah aksi separatis Taiwan dan mengupayakan terwujudnya reunifikasi secara damai dengan Cina Daratan. Kepada Wapres Cina Qinghong, Kalla menjelaskan, Indonesia berhubungan dengan Taiwan atas dua hal. Pertama, atas alasan perdagangan dan investasi yang harus dihormati. Kedua, ada 100.000 WNI bekerja di Taiwan yang harus dilindungi oleh pemerintah Indonesia. "Jadi, apabila ada satu hubungan dengan Taiwan, batasannya hanya dua itu. Perdagangan dan investasi serta perlindungan terhadap WNI," katanya. Menurut Kalla, pemerintah Cina memahami penjelasan ini, karena hal yang sama juga dialami Cina sendiri. Banyak orang Taiwan yang kerja di Cina Daratan. "Jadi kita sama. Wapres Qinghong memahami semua itu," katanya. Kalla juga mengatakan pertemuan bilateral Indonesia-Cina yang baru saja dilakukannya bersama Wapres Cina Qinghong untuk meningkatkan hubungan dagang dan investasi. Semuanya didasarkan win-win dan saling menguntungkan di berbagai bidang, seperti pengairan dan pertanian. Apa saja teknologi yang diperlukan Indonesia untuk swasembada pangan, pemerintah Cina akan berikan. Proyek kerjasama yang ada seperti jembatan Suramadu, waduk Jatigede, dan pembangunan jalan kereta api diteruskan.(*)

Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007