Jakarta (ANTARA News) - Semua fraksi pada Komisi I DPR RI memastikan akan menggelar rapat kerja khusus dengan Kepala Staf TNI Angkatan laut bersama jajarannya pada Rabu (14/6) mendatang, terkait insiden penembakan di Pasuruan, Jatim.
Salah satu anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Komisi I DPR RI, Joko Susilo, di Jakarta, Jumat, menyatakan, rapat kerja (Raker) itu harus berlangsung sesuai jadwal.
"Kami membutuhkan masukan. Pokoknya semuanya harus dibicarakan untuk mendapatkan solusi tepat. Ya, harus dialogis," katanya singkat.
Sebelumnya, anggota Fraksi PDI Perjuangan, Andreas H Pareira, dengan keras mengecam tindakan yang dinilainya biadab oleh oknum tertentu, sehingga mengakibatkan korban tewas di pihak warga sipil dalam "Insiden Pasuruan" itu.
"KSAL harus bisa menjelaskan duduk persoalnnya sebenarnya, terutama menyangkut sumber pemicunya yang disebut-sebut karena sengketa tanah antara TNI-AL dengan warga sipil," katanya.
Sementara itu, rekannya dari Fraksi Partai Demokrat, Boy Saul yang sudah pindah ke Komisi X DPR RI, menilai, forum Raker ini harus benar-benar mengupas tuntas tentang akar masalah, sehingga terjadinya "Insiden Pasuruan".
Korban tewas empat orang warga sipil yang diduga terkena peluru anggota Korps Marinit TNI-AL, menurut Boy Saul, merupakan insiden memilukan, karena cara kekerasan ditempuh untuk mencapai suatu kepentingan.
Secara terpisah, Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Theo L Sambuaga mengungkapkan kpada pers, pihaknya telah memanggil Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto dan KSAL Laksamana TNI Slamet Soebijanto pada Rabu (13/6) di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.
Kedua petinggi TNI itu diharapkan memberi keterangan terkait tragedi penembakan yang menewaskan empat warga di Alastologo, Pasuruan, Jawa Timur, 30 Mei lalu.
"Kami memanggil Panglima TNI dan KSAL pada 13 Juni mendatang untuk membicarakan masalah penembakan dan konflik tanah TNI-AL dengan warga Pasuruan. Dalam pertemuan itu, kami akan menyampaikan, bahwa setelah tim pemantau DPR RI diterjunkan ke Alastlogo, Pasuruan, disimpulkan adanya tindak pelanggaran hukum. Karena itu, Komisi I DPR RI menuntut agar semua pelaku penembakan dihukum dengan tegas," tandas Theo Sambuaga.
Bagi Theo Sambuaga, apapun alasannya, penembakan itu merupakan suatu kesalahan dan pelanggaran HAM.
"Namun, kasus Pasuruan bukan hanya persoalan institusi Marinir, melainkan itu harus ada tindakan hukum yang tegas. Biarlah proses di pengadilan yang menentukan," katanya.
Sementara itu, mengenai sengketa tanah antara TNI-AL dan warga, menurut Theo Sambuaga, DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menyelesaikannya.
"Itu menyangkut kasus tanah di Indonesia, termasuk sengketa antara TNI dan warga. Itu harus dibicarakan secara komprehensif, jadi kami tidak membicarakan kasus per kasus, tapi secara keseluruhan. Salah satunya masalah penembakan," ujar Theo Sambuaga lagi.(*)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007
