Kendari (ANTARA News) - Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Kota Kendari dan Kadinda Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) beserta seluruh kalangan dunia usaha yang ada di Sultra akan membentuk kelompok oposisi, bila tidak dilibatkan Pemerintah dalam pembuatan kebijakan.
"Jika aspirasi kami tidak didengarkan oleh pemerintah kota maupun provinsi Sultra, maka seluruh kalangan dunia usaha akan melakukan oposisi terhadap pemerintah," ujar Wakil Ketua Kadinda Sultra, Abusalim Bafadal, di Kendari, Sabtu.
Ia menilai, Kadinda dan dunia usaha selama ini tidak pernah diberi keleluasaan untuk mengembangkan potensi yang ada di bidang pembangunan segala sektor, padahal meraka adalah mitra resmi pemerintah yang dilindungi Undang-Undang Nomor 1/1987 tentang Kadin.
Selama ini, katanya, pemerintah kota maupun Provinsi Sultra belum melibatkan secara maksimal keberadaan Kadinda dan dunia usaha dalam pembangunan bahkan sejak kepemimpinan pemerintahan di Kota Kendari yang lalu hingga saat ini.
Suatu daerah akan maju bila pemerintah dan dunia usaha bisa bekerja sama dalam membangun daerah tersebut, tetapi jika pemerintah hanya ingin jalan sendiri maka pembangunan juga hanya akan jalan sebelah, ujarnya.
Padahal, PAD yang dihasilkan oleh pemerintah sebagian besar berasal dari kalangan dunia usaha, katanya.
"Bila aspirasi kami tidak ditanggapi positif oleh pemerintah, maka kami akan membentuk kelompok oposisi hingga suara kami didengarkan," katanya.
Sementara itu, Ketua Kadinda Sultra, Hery Asiku, mengatakan bahwa Peraturan Daerah (Perda) tentang penarikan retribusi PAD dari kalangan dunia usaha sangat memberatkan, namun kalangan dunia usaha tetap membayar PAD tersebut.
Tetapi, lanjutnya, pemerintah tidak memberikan timbal balik yang memadai sehingga membuat resah kalangan dunia usaha dan berakibat banyaknya investor yang meninggalkan daerah tersebut.
Selama ini, ia menilai, kalangan dunia usaha berteriak dan menjerit karena perda tentang PAD yang diberlakukan pada dunia usaha sangat memberatkan, namun pemerintah seakan-akan tidak mendengarkan keresahan Kadin dan dunia usaha ini.
Bukan hal yang salah jika Kadin maupun kalangan dunia usaha melakukan
oposisi terhadap pemerintah jika tidak dilibatkan secara maksimal, baik dalam membuat kebijakan atau pembangunan, katanya.
Menurut dia, pemerintah harus memberikan keleluasaan terhadap investor yang ingin berinvestasi di Sultra, karena denganbegitu banyak investor yang akan datang.
"Jangan karena distribusi yang diberikan investor ke pemerintah sedikit, sehingga mereka harus dibebani dengan berbagai macam PAD yang akhirnya pihak investor sebelum menjalankan usahanya mereka sudah mengeluarkan banyak biaya," ujarnya.
Jika paradigma tersebut tidak diubah oleh pemerintah, maka tidak akan ada investor yang berkeinginan menanamkan modalnya di daerah ini.
Hery mengharapkan, siapa pun pemimpin yang akan datang, baik walikota maupun gubernur, maka paradigma dalam menyambut investor di daerah harus diubah agar daerah ini bisa segera terbangun lebih baik. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2007
