Depok (ANTARA News) - Mutasi 207 pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkot Depok, Selasa siang diwarnai aksi unjuk rasa sehingga menimbulkan kericuhan di halaman Balaikota Depok.
Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan tim sukses Nur Mahmudi pada saat mencalonkan menjadi walikota dari partai PKS. Ironisnya, para pendukung tersebut mendesak Nurmahmudi untuk mundur karena sudah ingkar janji.
Massa melakukan aksi dengan memasang poster penyegelan gedung Balaikota. Mereka membawa poster bertuliskan "Atas nama warga Depok, Gedung ini disegel".
Aksi tersebut juga diwarnai dengan pengempesan ban mobil dinas walikota sedan Toyota Camry B 2344 BS. Selain itu, mobil dinas warna hitam itu juga ditulis dengan spidol dengan kata-kata "Mundur Monyong".
Ketua Forum Bersama Masyarakat Depok (FBMD) Yusuf Hidayat yang merupakan LSM garis depan yang memperjuangkan Nurmahmudi menjadi walikota Depok kecewa dengan kinerja Nurmahmudi yang hanya janji-janji terus.
"Pendidikan, KTP gratis dan santunan kematian Rp2 juta hanya isapan jempol belaka," katanya.
Ia mengatakan, sejauh ini para tim suksesnya sama sekali tidak diperhatikan dan sikapnya dinilai tidak mencerminkan akhlak yang Islami untuk seorang kader PKS.
Menurut Yusuf, yang perlu diingat bahwa Nur naik menjadi walikota bukan karena perjuangan seorang diri, melainkan adanya bantuan tenaga, uang dan pikiran dari pendukungnya.
"Ibaratnya kami ini habis manis sepah dibuang," katanya.
Bukan hanya LSM FBMD yang kecewa dengan Nur Mahmudi, tapi juga LSM Forum Masyarakat Peduli Kebenaran (FMPK), melalui Koordinatornya Adi Gunaya menilai Nur Mahmudi hanya pandai membuat janji tanpa ada realisasi.
Ia mencontohkan tender terbuka hanya isapan jempol karena masih banyak tender titipan dari kader PKS di beberapa dinas, sehingga banyak pengusaha lokal tidak terakomodir.
Program pemberantasan buta huruf terindikasi hanya untuk kepentingan aktivitas kader PKS. "Untuk itu, kami minta DPRD harus mempertanyakan soal yang satu ini mengingat semua didanai oleh APBD yang notabene uang rakyat Depok," kata dia.
Aksi demo tersebut tidak mengganggu jalannya mutasi para pejabat. Namun Walikota Depok, Nurmahmudi batal memberikan keterangan pers dan langsung menuju ruangannya.
Soal mutasi, Nurmahmudi menegaskan, hal itu adalah wewenang dari Pemkot Depok, untuk melakukan rotasi pejabat guna meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. (*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2007
