Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengusulkan pembebasan lahan jalan tol menggunakan anggaran pemerintah untuk menghindarkan dari ketidakpastian bagi investor.
"Selama ini, ketidakpastian pembebasan tanah baik harga maupun waktu masih menjadi hantu yang menakutkan sehingga membuat investasi di jalan tol tidak menarik," kata Menteri PU kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu.
Menteri PU menyatakan keyakinannya apabila pemerintah membebaskan lahan tol kemudian baru menawarkan melalui tender terbuka maka diperkirakan investor yang ikut akan berbondong-bondong.
Menteri memperkirakan untuk keperluan tol Trans Jawa setidaknya dibutuhkan anggaran sebesar Rp2 triliun sampai Rp3 triliun saja yang diusulkan dengan memanfaatkan dana Badan Layanan Umum (BLU).
Menurut Menteri PU, pembebasan lahan melalui pemerintah dapat dilaksanakan dua cara yakni melalui anggaran Daftar Isian Pekerjaan Tahun Anggaran atau BLU. Keduanya memanfaatkan dana APBN.
Menurutnya, apabila biaya pembebasan tanah ternyata tinggi, maka tidak perlu dibebankan kepada investor, cukup menanggung biaya konstruksi jalan tol.
Diungkapkan usulan ini sudah disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden, serta Menteri Keuangan pada prinsipnya mereka telah setuju. Tinggal menunggu kesepakatan dengan DPR karena mereka memiliki hak memutuskan anggaran.
Menurutnya, saat ini untuk pembebasan lahan pemerintah menggunakan Perpres No. 67 tahun 2005 yang diperbarui Perpres No. 65 tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum tidak berjalan efektif.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2007
