Jakarta (ANTARA News) - Usul hak interpelasi DPR soal lumpur Lapindo digagas untuk memperoleh kepastian dan percepatan penanganan dampak yang ditimbulkan semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur sejak 27 Mei 2006, sama sekali bukan merupakan komoditas politik.
Demikian penegasan sejumlah pengusung interpelasi lumpur Lapindo seperti Abdullah Azwar Anas dan Ario Wijanarko (FKB), Ahmad Muqowwam (FPPP), Djoko Susilo (FPAN), Soeripto (FPKS), Jacobus Mayongpadang (FPDI), dan Ade Daud Nasution (FBPD) di Jakarta, Minggu.
"Interpelasi ini bukan untuk komoditas politik, tetapi untuk kemanusiaan," kata Djoko Susilo kepada pers usai acara penyerahan hasil Pansus Lapindo DPRD Jawa Timur oleh Ketua DPRD Jatim Fathorrosyid, Sekretaris Pansus Mohammad Mirdasy, dan anggota Pansus M Rofiq kepada inisiator interpelasi.
Ahmad Muqowwam yang juga Ketua Komisi V DPR menegaskan, interpelasi tersebut lebih dimaksudkan untuk mendorong terjadinya kepastian dan percepatan di dalam penanganan lumpur Lapindo yang telah berlangsung setahun lebih namun belum mendapat penanganan yang memuaskan.
"DPR melihat ada kesalahan kebijakan nasional dalam penanganan lumpur Lapindo. Penanganan berjalan lamban dan sporadis. Akibatnya dalam kurun satu tahun belum juga ada kemajuan. Di jalur hukum pun belum ada putusan," tambah Azwar Anas, politisi muda PKB.
Data yang dimiliki para pengusul interpelasi Lapindo menyebutkan, semburan lumpur panas Lapindo telah memaksa sedikitnya 21.000 jiwa lebih atau 3500 kepala keluarga (KK) dari 11 desa menjadi pengungsi.
Selain itu, seluas 350 hektare lebih lahan pertanian terendam lumpur, 23 bangunan sekolah dan sedikitnya 20 perusahaan harus ditutup sehingga secara umum peristiwa itu telah menganggu perekonomian di Jawa Timur.
Dalam setahun terakhir, peristiwa itu telah mengakibatkan kerugian hingga Rp7,6 triliun.
"Keadaannya sudah seperti ini kok ada yang menyebut interpelasi sebagai "kegenitan" DPR. Sementara di sisi lain ada yang menyebut usul interpelasi telat dilakukan," kata Azwar Anas.
Hingga saat ini, tercatat sudah 153 anggota DPR yang meneken dukungan interpelasi tersebut dan diharapkan akan terus bertambah. Menurut Djoko Susilo, dari jumlah itu belum ada satu pun politisi dari Partai Demokrat. Dari Partai Golkar baru Yuddy Chrisnandy.
"Kami mohon interpelasi ini segera dilaksanakan agar persoalan cepat selesai, terutama yang menyangkut kami, para korban," kata Masduki (40), warga Kedungbendo, yang turut datang bersama rombongan DPRD Jatim.(*)
Pewarta: rusla
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2007
