New York (ANTARA News) - Perdana Menteri Israel Ehud Olmert bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Ahad, guna membahas perkembangan dramatis dalam satu pekan di Jalur Gaza.
Olmert mengatakan kedua pejabat tersebut bertemu pada "hari yang sangat mengganggu", setelah, selain pertikaian antara faksi Fatah dan HAMAS di Palestina, pejuang Palestina di Lebanon menembakkan tiga roket ke Israel utara --yang pertama sejak perang musim panas lalu di Lebanon.
"Lebanon telah sangat tenang selama sembilan bulan terakhir, dan kami berharap kondisi itu akan berlanjut," kata Olmert sebelum bertemu dengan Ban.
Sementara itu, Ban menyampaikan kembali seruan bagi "keamanan dan keselamatan" warga sipil yang terperangkap dalam bentrokan antara Fatah dan HAMAS di Jalur Gaza.
"Kita harus menyelesaikan krisis ini dengan upaya bersama, serta kebijaksanaan," kata Ban. "Saya ingin mendesak semua pihak yang terlibat untuk sepenuhnya menahan diri, dan menyelesaikan semua masalah yang mengganjal melalui cara damai, melalui dialog."
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengambil sumpah kabinet baru Palestina, Ahad, untuk menggantikan pemerintah pimpinan Perdana Menteri Ismail Haniya dari HAMAS dan mengeluarkan dekrit yang melarang milisi HAMAS, yang berada di garis depan dalam bentrokan pekan lalu melawan pasukan Fatah, pimpinan Abbas, di Jalur Gaza.
Olmert menerima Ban di kediaman Duta Besar Israel Dan Gillerman di New York.
Jerusalem Post melaporkan dalam edisi Anline-nya bahwa Olmert ingin membahas rencanan Israel bagi penggelaran tentara internasional di perbatasan Jalur Gaza.
Perdana Menteri Israel tersebut tiba di New York, Ahad pagi, dan berencana melanjutkan perjalanan ke Washington, Senin, untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden AS George W. Bush.
Ban sudah berbicara mengenai kemungkinan penggelaran pasukan internasional dengan Olmert melalui telefon dan telah membawa rencana itu ke Dewan Keamanan (DK) PBB, kata wanita jurubicara Ban.
Sebagaimana dikutip Jerusalem Post, seorang pejabat pemerintah Israel mengatakan rencana tersebut memiliki peluang kecil untuk keberhasil, karena Mesir dan Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS), yang belum lama ini menguasai Jalur Gaza menyusul beberapa hari pertempuran dengan saingannya, Fatah, akan menampiknya.
Pejabat yang tak disebutkan jatidirinya itu mengatakan Israel takkan membiarkan "krisis kemanusiaan" di Jalur Gaza dan akan menjamin bahwa rakyat Palestina akan terus menerima pasokan listrik serta air.
Pejabat tersebut tak mengatakan apakah pemerintah bersedia bekerjasama dengan HAMAS. Ia hanya mengkonfirmasi bahwa ada cara untuk menyalurkan bantuan kepada rakyat Palestina di Jalur Gaza.
Israel telah menahan sebanyak 700 juta dolar AS dari hasil pajak yang telah dikumpulkannya selama satu tahun terakhir untuk Pemerintah OtonomI Palestina.
Rakyat Palestina juga telah mengeluh mengenai pembatasan militer Israel atas gerakan mereka sebagai penghalang utama dalam kehidupan sehari-hari mereka, DPA melaporkan.(*)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007
