Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menawarkan tiga pilihan (opsi) terkait permintaan penyuntikan dana sedikitnya Rp300 miliar yang diajukan badan usaha milik negara bidang konstruksi, PT Adhi Karya Tbk.
Tiga pilihan untuk Adhi Karya yang ditawarkan pemerintah itu adalah pertama, melalui penyertaan murni modal pemerintah, kedua, menyisihkan dividen yang seharusnya diserahkan kepada pemerintah, dan terakhir mengambil dana privatisasi yang berlebih, kata Sekretaris Kementerian Negara BUMN, Muhammad Said Didu, di Jakarta Senin.
"Setelah itu (salah satu dari tiga opsi dijalankan), baru dikembalikan ke pemerintah dalam APBN Perubahan," katanya.
Saat ini saham pemerintah di perusahaan jasa konstruksi tersebut sebesar 51 persen. Manajemen Adhi Karya memperkirakan perolehan dana dari
right issue (penerbitan saham) sebesar Rp600 miliar.
Agar saham pemerintah tetap mayoritas setelah
right issue, maka harus ada suntikan dana sekitar Rp306 miliar yang akan menaikkan jumlah kepemilikan saham pemerintah (diperkirakan sebesar 67 persen serta akan kembali 51 persen setelah right issue).
Menurut rencana, dana tersebut akan digunakan bagi pengembangan bisnis perseroan.
PT Adhi Karya Tbk. saat ini akan segera meningkatkan ekuitas kepemilikan di Jakarta Monorail sehingga memerlukan pendanaan termasuk memperluas bisnis di luar negeri seperti melanjutkan proyek di Qatar.
Manajemen perusahaan menilai bila
right issue dilakukan maka pertumbuhan Adhi Karya dapat meningkat hingga 40 persen pada 2008 dari sebelumnya yang stabil di angka 20 persen.(*)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007
