"Idealnya ada kementerian atau badan khusus yang menangani inovasi, sehingga pemerintah dapat memberi perhatian yang lebih besar pada produk inovasi hasil riset di perguruan tinggi," ujar Suyatno di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan saat ini industri belum banyak memanfaatkan hasil penelitian dari perguruan tinggi. Padahal sudah ada nota kesepahaman antara perguruan tinggi dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin).
Suyatno menjelaskan perlu upaya untuk mengubah paradigma yang mana riset digunakan hanya untuk memenuhi syarat administrasi serta kenaikan pangkat. Padahal, seharusnya riset dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.
Wakil Ketua FRI, Prof Asep Saefuddin, mengatakan saat ini dana untuk penelitian hanya 0,02 persen dari APBN.
"Jumlah ini tidak memadai bagi perguruan tinggi menciptakan berbagai inovasi," ucap Asep.
Asep menambahkan pemerintah masih menganggap penelitian bukanlah hal yang menjadi prioritas utama, sehingga anggaran yang diberikan amat minim.
"Padahal, tujuan riset dari perguruan tinggi tidak hanya bagi kemajuan ilmu pengetahuan, tapi juga manfaat untuk masyarakat luas melalui produk-produk hasil inovasi. Memang banyak hasil riset belum terhilirisasi. Itu sebabnya perguruan tinggi harus menjadi `entrepreneurial university` dengan menciptakan pasar sebagai salah satu upaya mendorong pemasaran hasil riset dan menggiatkan riset berkelanjutan serta bernilai ekonomi," tuturnya.
Saat ini, anggaran riset sebesar Rp23,4 triliun yang diperuntukkan bagi sejumlah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Riset Teknogi dan Pendidikan Tinggi dan lain-lain.
"Untuk itu perlu satu lembaga yang menangani masalah penelitian dan inovasi," cetus Asep.
Pewarta: Indriani
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2017
