Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Olly Dondokambey, di Jakarta, Selasa, menilai hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan keputusan yang jelas dari pemerintah dan BPK tentang obligor BLBI.
"Ini berdasarkan penilaian kami, yakni karena ada perbedaan perhitungan antara pihak pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan (Menkeu) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ungkapnya.
Karena itu, kata Olly, pihaknya masih harus mendalami lebih teliti kasus ini, agar di kemudian hari tidak menjadi persoalan.
Secara terpisah, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, berpendapat penyelesaian kasus BLBI yang melibatkan ratusan triliun keuangan negara sangat sarat dengan konspirasi.
Sebelumnya, Andi Rahmat dari Komisi XI, meminta kalangan legislatif agar tidak bisa langsung mempercepat penyelesaian kasus BLBI.
"Agar obyektif, perlu kajian mendalam atas laporan BPK dan Menkeu itu," tegas Andi Rahmat.
Kejaksaan Agung sendiri telah menetapkan sekitar 75 jaksa pemburu delapan obligor bermasalah yang telah mengakibatkan kerugian atas keuangan negara.
Upaya ini demi memenuhi tuntutan berbagai kalangan, sehingga rasa keadilan masyarakat terpenuhi, sebagaimana didesakkan oleh pengamat ekonomi politik dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Ichsanudin Nooersy. (*)
Pewarta: surya
COPYRIGHT © ANTARA 2007
