Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menetapkan Senin (18/12) sebagai tenggat waktu bagi pengurus besar 40 cabang olahraga (cabor) Asian Games 2018 untuk menyerahkan proposal anggaran untuk pelatihan atlet nasional.

"Kami kasih `deadline` sampai malam ini, mudah-mudahan bisa sampai 40," kata Sekretaris Menpora Gatot Dewa Broto di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin.

Ditemui usai mengikuti rapat pengadaan dan anggaran Asian Games 2018, Gatot menjelaskan bahwa sosialisasi mekanisme pengumpulan proposal anggaran bagi 40 PB cabang olahraga telah dilakukan sejak 20 Oktober 2017 sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk menunda-nunda.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, mekanisme pencairan anggaran bagi atlet nasional tak lagi melalui Satuan Pelaksana Prestasi Indonesia Emas (Satlak Prima), namun dari Kemenpora.

"Poin pentingnya, cabang olahraga harus benar-benar siap kalau mereka sampai mundur-mundur, ujung-ujungnya nanti kalau awal Januari ada yang teriak uang belum dapat, mau `training` belum dapat, jangan salahkan kami," kata Gatot.

Kemenpora menargetkan anggaran pelaksanaan Asian Games, baik untuk Panita Pelaksana Asian Games Indonesia (INASGOC) 2018 maupun prestasi atlet nasional, dapat cair pada 2 Januari 2018.

Anggaran yang diharapkan cair itu berupa penambahan Rp1,5 triliun bagi INASGOC yang telah memeroleh Rp500 miliar pada April 2017 dan Rp735,06 untuk penambahan dana prestasi atlet sebesar Rp1,7 triliun.

Hingga saat ini, Gatot mengatakan 33 pengurus besar cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Asian Games 2018 telah menyerahkan proposal anggaran.

Namun, bila ada PB cabor yang melanggar tenggat waktu, Gatot mengatakan Kemenpora akan memberikan peringatan keras dan ketua umum harus memberikan surat pernyataan untuk meminta penambahan waktu dengan alasan yang jelas.

"Kalau kami bisa aja saklek, tapi itu `kan `nggak` mendidik akibatnya tadi sudah kami putuskan, kalau seandainya tidak bisa, ada jaminan surat yang ditandatangani ketua umum sehingga kami tidak dianggap diskriminatif pada cabor yang lain karena sudah ada yang mengumpulkan sejak seminggu lalu," kata dia.

Sementara itu, persetujuan pencairan dana dari proposal anggaran akan dilakukan Kemenpora dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) berdasarkan keperluan masing-masing cabang olahraga.

Pewarta: Azizah Fitriyanti
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2017